Peran UNAMET (UNITED NATIONS MISSION IN East Timor) Dalam RealisasiI Hak Menentukan Diri Masyarakat Timor-Timur Sebuah studi dan analisa atas kontroversi unimpartiality misi PBB

KOSAT, Alfonsus Marianus , Dafri Agussalim

2012 | Tesis | Ilmu Hubungan Internasional

Realisasi hak menentukan diri merupakan solusi tepat bagi konflik di Timor-Timur sejak periode kolonialisasi sampai periode integrasi dengan Indonesia. Realisasi hak menentukan diri dicapai melalui jajak pendapat yang difasilitasi UNAMET. Realisasi hak ini membawa Timor-Timur menjadi sebuah negara baru di abad millennium dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Solusi konflik melalui realisasi hak menentukan diri memiliki efek eskalasi konflik dan kontroversi unimpartiality yang dituduhkan kepada UNAMET. Kontroversi ini menjadi salah satu isu yang diperdebatkan pasca-referendum. UNAMET dituduh memihak pro-kemerdekaan dan berupaya memisahkan Timor-Timur dari Indonesia. Fakta yang tak dapat dinegasi adalah bahwa kehadiran UNAMET memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Timor-Timur dalam sebuah situasi konflik. Timor-Timur menjadi arena pertarungan politik Internasional. Pertarungan politik tersebut melibatkan tiga aktor utama yakni PBB, Portugal dan Indonesia. Masing-masing pihak menggunakan ragam instrumen untuk menegakkan baik dominasi maupun hegemoni politik. Upaya memperkuat dominasi politik di Timor-Timur oleh Portugal dan Indonesia tidak menciptakan perdamaian di wilayah tersebut. PBB hadir dengan sebuah hegemoni politik dan berhasil memenuhi kebutuhan akan perdamaian di wilayah itu. Pada tataran ini, ragam norma termasuk HAM dan prinsip keadilan digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan misi yakni realisasi hak menentukan diri bagi masyarakat Timor-Timur. Penciptaan hegemoni politik ini menimbulkan efek eskalasi konflik oleh pihak yang gagal menegakkan dominasi politiknya. UNAMET dengan aplikasi tugas yang jelas berhasil merealisasikan misi PBB secara impartial. Keberpihakan UNAMET diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan perlindungan bukan dalam upaya merealisasikan ideologi tertentu. Kata kunci : UNAMET, hak menentukan diri, HAM, keadilan, impartiality dan perdamaian

Kata Kunci : Politik Timor-Timur