Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sorong Selatan (Studi Kasus Pengawasan DPRD Dalam Proses Implementasi Budgeting Sektor Infrastruktur)

MENASE WAFOM, AAGN ARI DWIPAYANA

2010 | Tesis | Ilmu Politik

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Sorong Selatan. Dalam penelitian ini akan dikaji latar belakang orientasi politik yang membentuk sikap dan perilaku anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada umumnya dan khususnya pengawasan proses implementasi budgeting sektor infrastruktur di Kabupaten Sorong Selatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini dikaji tentang sandiwara hubungan eksekutif – legislatif, latar belakang orientasi politik DPRD, kepentingan sosial politik dan ekonomi, serta faktor internal dan eksternal yang membentuk sikap dan perilaku anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada umumnya dan pengawasan implementasi APBD pada khususnya. Sedangkan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, yaitu informaninforman kunci dan guliran serta didukung dengan dokumen sesuai setting penelitian. Instrumen penelitian disamping peneliti sendiri juga di dukung dengan observasi, pedoman wawancara. Data yang diperoleh diolah, di uji keabsahannya dengan teknik triangulasi selanjutnya dilakukan penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sorong Selatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah belum mencapai hasil yang optimal, yang dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi pengawasan menunjukkan masih terselubung berbagai kepentingan yang saling ketergantungan serta masih sedikitnya frekuensi kunjungan kerja anggota DPRD ke wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu orientasi pribadi menjadi anggota DPRD, kepentingan sosial politik dan ekonomi, sumber daya manusia, wawasan dan pengalaman, komitmen dan motivasi, serta faktor sistem / regulasi. Kesimpulannya adalah jika fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan secara optimal maka harus didukung oleh latar belakang orientasi DPRD yang baik, tingkat sumber daya manusia dan pengalaman yang memadai, komitmen dan motivasi yang tinggi, dan faktor sistem yang tepat sehingga akan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam proses implementasi budgeting. Dengan optimalnya DPRD melakukan fungsi pengawasan akan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: Pelaksanaan pengawasan DPRD, implementasi budgeting.

Kata Kunci : Anggaran Daerah