INTERVENSI PEJABAT POLITIK TERHADAP PENEMPATAN JABATAN STRUKTURAL BIROKRASI (Studi Analisis Penempatan Jabatan Eselon II Dan Eselon III Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah)

AWALUDDIN, Agus Heruanto Hadna

2010 | Tesis | Manajemen dan Kebijakan Publik

Sejak era otonomi daerah Kepala pemerintahan dijabat oleh kepala daerah yang pencalonannya melalui partai politik, dengan demikian birokrasi pemerintah daerah dipimpin oleh pejabat politik dari partai politik tertentu. Kedudukan birokrasi pemerintahan secara organisiatoris berada dibawah kekuasaan kepala daerah pemenang pilkada sehingga dalam penempatan jabatan struktural birokrasi khususnya pejabat eselon II dan eselon III tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga mengakibatkan pejabat birokrasi tidak lagi profesional dalam bekerja dan netral dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat karena hanya melayani kepentingan para pejabat politik. Berdasarkan hal tersebut sehingga sangat menarik melakukan penelitian dengan judul “INTERVENSI PEJABAT POLITIK TERHADAP PENEMPATAN JABATAN STRUKTURAL BIROKRASI (Studi Analisis Penempatan Jabatan Eselon II dan Eselon III Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah), dengan rumusan masalah: Mengapa terjadi Intervensi pejabat politik terhadap rekrutmen dan penempatan jabatan Struktural (Eselon II dan Eselon III ) di Kantor Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah? Bagaimana bentuk Intervensi pejabat politik pada Baperjakat terhadap rekrutmen dan penempatan jabatan Struktural (Eselon II dan Eselon III) di Kantor Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah? Siapa pejabat politik yang berperan dalam intervensi dan Apa kepentingan pejabat politik tersebut terhadap rekrutmen dan penempatan jabatan struktural (Eselon II dan Eselon III) di Kantor Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan atau menggambarkan subyek/obyek penelitian saat ini, Berdasarkan fakta-fakta sebagai mana adanya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah Sekretaris daerah Propinsi Sulawesi Tengah selaku pembina kepegawaian, Anggota Badan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Asisten III selaku Asisten Administrasi umum sekretariat daerah Propinsi Sulawesi Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Pengembangan dan kesdisiplinan Kepegawaian Propinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian Propinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intervensi Pejabat Politik Terhadap Penempatan Jabatan Struktural Birokrasi khususnya jabatan eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah masih sangat kuat. Alasan mengapa intervensi terjadi karena: Lemahnya aturan yang ada, adanya Pengaruh kekuatan-kekuatan politik terhadap pejabat Politik (partai politik dan DPRD), pengaruh masyarakat elit, economic society (pengusaha). Bentuk Intervensi yang dilakukan adalah melalui: penetapan pejabat struktural secara tertulis dan secara hirarki kewenangan gubernur mempunyai otoritas posisi yang kuat dalam proses pengangkatan jabatan eselon II dan eselon III di lingkungan pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah. Jadi dapat diketahui bahwa yang melakukan Intervensi dalam penempatan jabatan structural birokrasi adalah Gubernur sebagai pejabat politik dan Kepentingan pejabat politik adalah untuk mendapat dukungan dalam setiap pengambilan kebijakan dan loyalitas dari pejabat eselon II dan eselon III. Kata kunci : Intervensi Pejabat Politik terhadap Penempatan Jabatan eselon II dan Eselon III Birokrasi.

Kata Kunci : Birokrasi Indonesia