KEBIJAKAN PENEMPATAN GURU DI PULAU TERLUAR KECAMATAN PULAU LAUT KABUPATEN NATUNA

ZAINAL ABIDIN SYAH, Mudiono

2009 | Tesis | Sosiologi

Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran yang paling menentukan disamping sumber-sumber lain yang menunjang tercapainya visi pendidikan nasional, seperti dana, gedung sekolah, sarana prasarana, buku-buku pelajaran, staf administrasi dan sebagainya. Jadi mustahil rasanya bisa mencapai tujuan tersebut tanpa adanya guru yang berperan sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan. Bagi Kabupaten Natuna sebagai daerah pemekaran baru, keberadaan guru menjadi salah satu prioritas guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Natuna. Hal ini dikarenakan tenaga pendidik di Kabupaten Natuna, baik secara kualitas dan kuantitas belum sesuai dengan harapan. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan rekrutmen guru dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil terutama di pulau terluar. Kebijakan ini merupakan program pemerintah Kabupaten Natuna untuk mendukung pembangunan di bidang pendidikan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan tentang penempatan guru pada daerah terpencil dan pulau terluar, dapat dinyatakan dalam sebuah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Dalam Penempatan Guru di Pulau Terluar. Adapun tujuan penelitiannya, untuk mengetahui kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna berkaitan dengan penempatan guru di pulau terluar, sekaligus melihat efektif tidaknya kebijakan penempatan guru di pulau terluar tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengambil metode deskriptif, dimana metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Setelah mencermati hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa : 1) Kebijakan penempatan guru oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna merupakan upaya untuk meningkatkan pemerataan guru di setiap daerah baik di ibukota kecamatan, maupun di desa-desa terpencil yang berada di Pulau Terluar, namun penempatan guru-guru tersebut baru sebatas untuk memenuhi kebutuhan guru, dan belum seluruhnya berdasarkan kualifikasi tenaga pendidik, 2) Guru-guru yang ditempatkan di pulau terluar belum sepenuhnya melaksanakan tugas dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan tingkat kehadiran guru dimana masih ditemukan sekolah yang kegiatan belajar mengajarnya tidak efektif karena guru tidak hadir, 3) Belum efektifnya kebijakan penempatan guru oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : faktor kondisi wilayah, faktor motivasi guru dalam melaksanakan tugas, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor sarana dan prasarana. Berdasarkan kesimpulan yang ada, dapat diberikan saran, yaitu : 1) Perlunya strategi dalam pengadaan dan penempatan guru, agar tidak terjadi penumpukan guru di satu wilayah saja, 2) Perlunya partisipasi dari masyarakat untuk turut mengawasi kebijakan penempatan guru yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, 3) Sebaiknya Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna lebih meningkatkan pengawasan kepada para guru yang melanggar kode etik.

Kata Kunci : Pendidikan