"BANGKITNYA ELIT LOKAL" : Pengaruh Implementasi REDD+ Terhadap Kuasa Elit Lokal di Embaloh Hulu, Kalimantan Barat

CAROLINA ASTRI, Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A.

2017 | Tesis | S2 ILMU ANTROPOLOGI

Pemerintah Jerman dan Indonesia menaruh perhatian pada upaya pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan di Embaloh Hulu. Kerjasama bilateral antar negara tersebut terjalin dalam skema Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation Plus (REDD+). Skema ini merupakan pengembangan dari REDD yang sebelumnya tidak melibatkan wilayah konservasi sebagai pihak yang berjasa dalam upaya pengurangan emisi dan mitigasi bencana alam. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari kabupaten konservasi, Embaloh Hulu ditetapkan sebagai demonstation activites (DA REDD+). Pada tahun 2010, ketika proses pengimplementasian REDD+ dilakukan, Embaloh Hulu juga menjadi target lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Rimba Utara. Orang Tamambaloh yang tinggal di sana kemudian terpecah karena pro dan kontra pada dua skema tersebut. Melalui kekuatan kulturalnya, samagat sebagai elit lokal melancarkan strategi penolakan terhadap perusahaan. Penolakan tersebut dilakukan dengan menerima skema REDD+ dalam program investasi berjangka FC-Forclime Module (Financial Cooperation-Forest and Climate Change Programme Module). Tesis ini akan menjawab permasalahan terkait mengapa samagat berperan dalam proses penerimaan REDD+ di Embaloh Hulu? Dalam penelitian ini saya menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi partisipasi dengan peladang gilir balik dan turut serta dalam kegiatan para aktor REDD+ di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Selain itu, saya melakukan wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang terlibat dalam skema REDD+, perkebunan kelapa sawit, dan institusi adat yang merepresentasikan kuasa samagat. Lokasi penelitian untuk tesis ini berada di Desa Ulak Pauk, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian selama lima bulan pada tahun 2014 tersebut saya ulas dalam tiga bagian. Pertama, dinamika terhadap tata kuasa samagat di Embaloh Hulu yang berdasar pada historisitas Orang Tamambaloh. Kedua, proses masuknya skema-skema sebagai objek yang dipolitisasi oleh samagat. Ketiga, menempatkan REDD+ sebagai arena politik baru samagat. Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa REDD+ menjadi objek yang dipolitisasi oleh samagat untuk kebangkitan golongannya di Embaloh Hulu. Kebangkitan tersebut dapat menyetir kembali kuasa atas tata kelola lahan. Jika lahan diperuntukkan untuk perkebunan, maka harus ada pelepasan lahan. Kondisi ini akan meniadakan arena politik samagat melalui aktivitas berladang yang telah terjadi secara turun temurun. Oleh karena itu, skema REDD+ dipilih untuk menunjukkan peran samagat sebagai penguasa tunggal atas wilayahnya.

The goverment of Germany and Indonesian are concerned with sustainable natural resource conservation in Embaloh Hulu. This bilateral cooperation is intertwined in the Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation Plus (REDD+) scheme. This scheme is a development of REDD that previously did not involve conservation areas as a credible agent in reducing emissions and mitigating natural disasters. Therefore, as part of the conservation district, Embaloh Hulu is designated as demonstation activites (DA REDD +). In 2010, when the REDD+ implementation process was implemented, Embaloh Hulu was also the target of the location of oil palm plantations owned by PT. Rimba Utara. Tamambaloh people who live there then split because of the pros and cons on the two schemes. Through its cultural strength, samagat as a local elite launches a strategy of rejection of the company. The refusal was made by accepting REDD+ scheme in the FC-Forclime Module (Financial Cooperation- Forest and Climate Change Program Module) investment program. This thesis will address issues related to why samagat is involved in REDD+ receipt process in Embaloh Hulu? In this research, I use data collection methods in the form of participant observation with shifting cultivators and participate in the activities of REDD+ actors at district, sub-district and village levels. In addition, I conducted in-depth interviews with key informants involved in REDD+ scheme, oil palm plantations, and customary institutions that represent the power of samagat. The research for this thesis is located in Ulak Pauk Village, Embaloh Hulu Sub-district, Kapuas Hulu District, West Kalimantan. I explained this research's result, for five months in 2004, in three parts. First, the dynamics of the power of samagat in Embaloh Hulu based on the historicity of the Tamambaloh's People. Second, the process of entry of schemes as objects politicized by samagat. Third, placing REDD+ as a new samagat's political arena. From these reviews it can be concluded that REDD+ becomes a politicized object for the rise of elite local in Embaloh Hulu. The rise of elite local could driven back the power for land management. If land is reserved for plantations, there must be a release of land. This condition will negate the political arena of samagat through the shifting cultivation that has occurred for generations. Therefore, the REDD+ scheme is chosen to show the role of samagat as the sole ruler of its territory.

Kata Kunci : elit lokal, politik lokal, REDD+, sawit