SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN BANK DI KABUPATEN PROBOLINGGO

MUTIA AZ ZAHRAH, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai jaminan umum dan jaminan khusus, namun pada perkembangannya saat ini ditemukan praktek pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS). Dalam penelitian ini dilakukan terhadap bank di Kabupaten Probolinggo yang bertujuan untuk mengetahui kualifikasi SK pengangkatan PNS dalam penggolongan hukum jaminan, bagaimana pengikatan jaminan tersebut dan cara eksekusi jaminan berupa SK pengangkatan PNS tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, yang dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara secara langsung kepada beberapa responden dan narasumber dengan teknik pengambilan sampling secara purposive sanpling. Data sekunder dalampenelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa jaminan berupa gaji dalam SK pengangkatan PNS merupakan jaminan umum dan tidak memenuhi kriteria jaminan khusus perorangan ataupun kebendaan. Karena tidak memenuhi kriteria jaminan khusus maka pengikatan jaminan berupa gaji PNS tersebut tidak dapat dilakukan dalam lembaga jaminan manapun, sehingga pengikatan objek jaminan berupa gaji tersebut menggunakan Surat Pernyataan dari PNS dan Surat Kuasa Potong Gaji dari Bendahara Instansi. Apabila terjadi kredit macet maka upaya yang dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan pendekatan secara personal, mediasi dan upaya terakhir adalah somasi. Untuk PNS yang meninggal dunia atau dipecat maka yang akan dieksekusi untuk pemenuhan kreditnya adalah dana pensiun atau asuransi PNS yang bersangkutan.

Article 1131 and 1132 of the Civil Code have stipulated the general guarantees and specific guarantees, but in its current development it is found the practice of granting credit to Civil Servants with the guarantee of the Decree of the Appointment of Civil Servants (SK PNS). In this study conducted against banks in Probolinggo district which aims to determine the qualifications of the civil servant appointment decree in the classification of the guarantee law, how the binding of the guarantee and the way of execution of collateral in the form of appointment of the civil servant This research is a normative and empirical law research, which is done by examining primary data and secondary data. Primary data in this research is obtained through field research by way of direct interviews to some respondents and resource persons with sampling technique purposive sanpling. Secondary data in this research is obtained through library research. The collected data is then analyzed qualitatively. The results showed that the guarantee of salary in the decree of the appointment of civil servants is a general guarantee and does not meet the criteria of individual or material security guarantee. Because it does not meet the specific warranty criteria, the binding of guarantee in the form of civil servant salary can not be done in any guarantee institution, so the binding of the guarantee object in the form of salary is using Statement Letter from PNS and Power of Attorney of Salary from the Treasurer of Institution. In the event of non-performing loans, the effort made by the bank is to make a personal approach, mediation and the last attempt is a sum. For civil servants who died or fired then who will be executed for the fulfillment of credit is the pension or civil servant insurance concerned.

Kata Kunci : SK pengangkatan PNS, Jaminan Kredit, Perjanjian Kredit