KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM/ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK SAKSI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

RR. DUNI NIRBAYATI, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Menjadi saksi adalah kewajiban dari setiap warga Negara, tetapi saksi juga memiliki hak-hak untuk dilindungi yang diatur dalam Undang-Undang. Namun tidak semua saksi mengerti hukum dan tidak semua saksi memahami haknya dalam proses peradilan pidana. Saksi masih dianggap sebagai obyek pemeriksaan yang sering dilanggar hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum pada waktu mengungkapkan kebenaran materiil tentang suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, saksi pada saat diminta keterangannya untuk mengungkapkan kebenaran materiil tentang suatu peristiwa pidana di setiap tahapan dalam proses peradilan, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, memerlukan pendampingan dari penasehat hukum/advokat untuk berkonsultasi hukum dan melindungi saksi menghadapi keadaan-keadaan diluar prosedur (out of procedure) yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, tetapi sering dalam proses pemeriksaan saksi dilarang oleh pemeriksa untuk didampingi Penasihat Hukum/Advokat dengan alasan hak saksi tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kedudukan penasihat hukum/advokat dalam melindungi saksi dan kendala yang dihadapi saksi untuk memperoleh pendampingan dari penasehat hukum, serta norma yang mengaturnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan teknik studi dokumen atau penelitian kepustakaan (Library research) dan wawancara dengan menggunakan teknik snowball sampling. Alat yang dipergunakan adalah kuesioner atau daftar pertanyaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penasehat hukum/advokat dapat berperan melindungi hak-hak saksi dalam mengungkapkan kebenaran materiil suatu perkara pidana, tetapi mengalami kendala berupa penolakan oleh pemeriksa untuk mendampingi saksi karena tidak diatur dalam KUHAP, sehingga diperlukan pengaturan dalam KUHAP yang saat ini sedang direvisi di DPR RI.

Being a witness is the duty of every citizen, but witness also have the rights to be protected as set forth in the Law. But not all the witnesses understand the law, and not all the witnesses understand their rights in the criminal justice process. The witness is still considered as the object of investigation, and their right to receive legal protection is most of the time being violated, especially when they are revealing the truth material about a criminal case. Therefore, when questioned to reveal the material truth of a criminal case at every stage in the judicial process, such as investigation, inquiry, prosecution and examination before the court, the witness need assistance from Lawyer/Advocate to consult on the law and protect the witness to face the circumstances beyond procedures (out of procedure) conducted by competent authorities. What often happens in the process of examination, by the examiner, witness is forbidden to be accompanied by Lawyer/Advocate with the reasons that his/her rights are not regulated in the Criminal Procedure Code. This research aims to find out how far the role of lawyer/advocate in protecting witness and the obstacles faced by the witness to obtain the assistance of lawyer, as well as the norms that govern them. This type of research is normative juridical empirical that is descriptive, using primary data and secondary data. The data collection is conducted by using document study technique or document library research (Library research) and interviews using snowball sampling technique. The tool used is a questionnaire or a list of questions. Result of research concluded that lawyer/advocate can play a role in protecting the witness rights of revealing the material truth in a criminal case, but encountered obstacles in the form of refusal by the examiner to accompany the witness because it is not regulated in the Criminal Code. It is necessary to put this arrangement in the Criminal Procedure Code. Criminal Procedure Code itself is currently being revised in Indonesia House of Representatives.

Kata Kunci : Penasehat Hukum/Advokat, Hak-hak Saksi, KUHAP, Lawyer/Advocate, Witness Right, Criminal Procedure Code.