STUDI PEMIKIRAN HERMENEUTIKA HUKUM SEBAGAI PENEMUAN HUKUM DAN UPAYA PENERAPANNYA

KESIT UMAR PRANOTO, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Dalam mengurai suatu permasalahan hukum yang terjadi oleh karena kekosongan hukum atau secara luas yang menimbulkan pluralitas makna, pada umumnya digunakan metode penafsiran yang telah ada untuk menemukan hukumnya (penafsiran gramatikal, sistematik, otentik dan lainnya). Namun model penafisran yang demikian juga dinilai memberikan hasil pembacaan teks hukum secara formal dan baku (legalistik). Hal ini tidak terlepas oleh suatu kenyataan bahwa paradigma positivisme (naturwissenschaften) telah dalam memasuki ruang kehidupan manusia (geisteswissenschaften) dan tidak terkecuali terhadap disiplin hukum. Menurut positivisme hukum (positivisme yuridis) hukum direduksi sedemikian rupa, mereduksi realitas hukum yang bersifat beragam menjadi tunggal, yaitu realitas hukum yang bersih dari unsur-unsur non-yuridis dan final, hal ini dipahami bahwa teks atau aturan tertentu memiliki struktur yang tetap, tertutup dan stagnan. Penulisan ini bertujuan menawarkan metode penafsiran lain yaitu penafsiran dalam perspektif hermeneutika hukum yaitu metode penafsiran yang dilakukan dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasinya. Hermeneutika hukum merupakan suatu ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode filsafat hukum, dengan teknik pengumpulan data riset pustaka. Selanjutnya sebagai upaya menerapkan hermeneutika hukum maka penelitian ini berusaha memberikan anotasi hukum terhadap teks hukum (penyelenggaraan kegiatan usaha Voice over Internet Protocol - VoIP). Hasil penelitian memberikan pembacaan penafsiran lain dalam menemukan hukum, yaitu metode hermeneutika yang ditawarkan Paul Ricoeur yang terbagi menjadi tahap awal (explanation) yaitu kajian dimensi statis dari teks aturan telekomunikasi, kemudian tahap selanjutnya (understanding/interpretation) menggali pemaknaan secara mendasar terkait fenomena yang berasal dari pandangan hidup, latarbelakang, filsafat hidup, tujuan, dan konteks. Sebagai upaya penerapannya penulis memberikan anotasi hukum bahwa dalam kasus penyelenggaraan kegiatan usaha VoIP membatasi layanan telekomunikasi yang murah merupakan tindakan inkonstutisional terhadap masyarakat. Kewajiban negara menjamin hak bertelekomunikasi warga negara merupakan pengejewantahan dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, pemerintah selayaknya mendukung pengembangan jasa layanan VoIP yang harapannya dapat meratakan hasil-hasil pembangunan dan sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat sebagai hasil dari efisiensi.

In describing a legal issues that happen because of the absence of law or extensively causing a plurality of meanings, generally we use interpretation method that already exist to find the law (grammatical interpretation, systematic interpretation, authentic interpretation, and others). However that such model interpretation also considered to provide the results of formal reading and standard legal text (legalistic). This is not regardless of the fact that positivism paradigm (naturwissenschaften) has deep entering part of human life (geisteswissenschaften) and without exception also into the discipline of law. According to the legal positivism (juridical positivism), law has been reduced in such a way, reducing legal reality which is diverse become sole, that is legal realities which is net from nonjuridical and final elements. It is understood that the text or particular rules have a fixed, closed, and stagnant structures. This research aims to offer another interpretation method that interpretation in the perspective of legal hermeneutics which is method of interpretation performed in the frame of the relationship between text, context and contextualize. Legal hermeneutics is a philosophical teachings regarding to understand/to comprehend something, or a method of interpretation of the text. While the methods used in this research using legal philosophy methods with library research data collection techniques. Furthermore, in an attempt implement the legal hermeneutics, this study trying to provide legal annotations to the legal text (the implementation of business activities of Voice over Internet Protocol - VoIP). Result of this study provide another reading interpretation in finding the law, which is the method offered by Paul Ricour hermeneutics is divided into two phases. First is the early phase, which is study static dimension of the text rules, and the next phase is understanding/interpretation, to explore fundamental meaning related phenomena stemming from the view of life, backgrounds, philosophy of life, purpose and context. In an attempt legal hermeneutics implementation, the writer trying to provide legal annotated in business telecommunications service's activities, in this case VoIP limiting cheap telecommunication services. This action is considered unconstitutional to the society. Obligation of the state guarantees the right of citizens of the implementation of the telecommunications in organizing people's welfare, the government should support the development of VoIP services that hopes can flatten the results of development and at the same time increasing people's economy as a result of efficiency.

Kata Kunci : Filsafat Hukum, Hermeneutika Hukum, Penemuan Hukum, Hukum Telekomunikasi, Philosophy of Law, Legal Hermeneutics, Discovery Law, Telecommunications Law.