Implikasi Kedudukan Wakil Presiden dan Menteri sebagai Pembantu Presiden terhadap Efektivitas Pemerintahan dalam Sistem Presidensial di Indonesia

ISTIGFARO ANJAZ AJIZI, Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Wakil Presiden dan Menteri sebagai pembantu Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia, serta untuk mengetahui implikasi kedudukan Wakil Presiden dan Menteri sebagai pembantu Presiden terhadap efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena penelitiannya fokus kepada masalah-masalah hukum yang bersifat normatif dan data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Praktik pemerintahan yang dikaji yaitu pemerintahan (eksekutif) hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, yaitu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, serta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya perbedaan kedudukan Wakil Presiden dan Menteri sebagai pembantu Presiden. Perbedaan kedudukan tersebut menimbulkan adanya pembelahan eksekutif (divided executive) pada jajaran pembantu Presiden yaitu antara Wakil Presiden dan Menteri/ Menteri Koordinator, Menteri Koordinator dan Menteri, serta Menteri dan Menteri. Penyebab pembelahan tersebut yaitu adanya ketidakjelasan sistem dalam hal pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh pembantu Presiden. Terdapat 3 (tiga) indikator ketidakjelasan sistem tersebut, (1) tidak adanya batasan konstitusional terkait fungsi eksekutif yang dimiliki Wakil Presiden saat menjalankan tugas membantu Presiden; (2) tugas pengendalian urusan yang dimiliki Menteri Koordinator tidak diatur secara tegas mekanisme pelaksanaannya; (3) relasi antara Menteri belum diatur ketentuan yang pasti mengenai pengambilan kebijakan yang bersifat lintas sektor dan/atau melibatkan lebih dari satu kementerian. Berkaitan dengan implikasi kedudukan Wakil Presiden dan Menteri sebagai pembantu Presiden terhadap efektivitas pemerintahan, menunjukan bahwa pembelahan pembantu Presiden akan mengganggu internal kabinet yang berujung pada terhambatnya pelaksanaan program pemerintah, sehingga kondusifitas internal kabinet akan mempengaruhi keberhasilan Presiden untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi pemerintahan.

The purpose of this research is to know the position of Vice President and Minister as assistant of President in presidential system in Indonesia, and to know the implication of Vice President and Minister as President's assistant toward government effectiveness in presidential system in Indonesia. This research is a normative law research, because the research focuses on legal issues that are normative and research data used is secondary data. The approach used are statutory approach, case approach, comparative approach, and conceptual approach. The governmental practices studied are the government (executive) whose election result of President and Vice President elected in one couple directly by the people, such as the government of President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice President Jusuf Kalla, President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice President Boediono, and President Joko Widodo and Vice President Jusuf Kalla. The results of this legal research is indicate the difference of position of Vice President and Minister as assistant to President. This distinction poses a divided executive between the Vice President and the Minister / Coordinator, the Coordinating Minister and the Minister, and the Minister and the Minister. The cause of the division is the lack of clarity of the system in terms of execution of government functions by the aides of the President. There are 3 (three) indicators of the uncertainty of the system, (1) the absence of constitutional restrictions related to the executive function held by the Vice President while performing the task of assisting the President; (2) the task of controlling affairs owned by the Coordinating Minister is not expressly stipulated by the mechanism of its implementation; (3) the relation between the Minister has not yet set a definite provision on cross-sectoral policy-making and / or involving more than one ministry. Regarding the implications of the position of the Vice President and the Minister as the President's assistant to the government effectiveness, divided executive will disrupt the internal cabinet which leads to the impediment of the implementation of the government program, so that the cabinet's internal affinity will affect the President's success in running the government in accordance with the vision and mission of the government.

Kata Kunci : Lembaga Kepresidenan, Pembantu Presiden, Sistem Presidensial, Wakil Presiden, Menteri, Efektivitas Pemerintahan.