Kerangka Advokasi Koalisi dalam Kebijakan Penataan Pemukiman Bantaran Sungai Winongo di Kota Yogyakarta

ZULFA HARIRAH MS, Nur Azizah, S.IP, M.Sc

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Masalah pemukiman di bantaran sungai Winongo menjadi kian kritis hingga memantik hadirnya Arkom dan FKWA untuk unjuk ide penataan melalui proses advokasi kebijakan. Masing-masing membentuk koalisi dan memanfaatkan belief system dan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Oleh sebab itu, riset ini akan melihat lebih jauh mengenai kerangka koalisi dan pengelolaan sumber daya dan belief system dari masing-masing koalisi. Riset ini dikawal oleh teori Advocacy Coalition Framework (ACF) dari Sabatier dan Jenkins Smith. Hasil pengolahan data lapangan menunjukkan bahwa terdapat dua koalisi dalam penataan pemukiman di bantaran sungai Winongo. Keduanya dipisahkan oleh belief system yang berbeda dalam melihat cara penataan pemukiman bantaran sungai Winongo. Pengelolaan sumber daya dan keyakinan dari masing-masing koalisi membawa strategi yang berbeda. FKWA sebagai koalisi peduli sungai memanfaatkan betul kedekatan hubungan dengan Pemerintah Kota Yogyakarta agar program yang bertujuan untuk melindungi kelestarian sungai dapat terwujud. Sedangkan Arkom Jogja, menggunakan masyarakat bantaran sungai Winongo sebagai kekuatan dalam proses mengadvokasi kebijakan dihadapan Pemerintah. Hasil dari penelitian ini membawa refleksi teoritik, bahwa proses advokasi kebijakan merupakan proses politik. Proses pengelolaan belief system dan sumberdaya menjadikan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Arkom Jogja bertindak sebagai broker kebijakan. Pemerintah Kota terbukti dapat berdiri di dua kaki, yaitu sebagai anggota koalisi dan sebagai broker kebijakan. Sedangkan Arkom, juga melakoni dua peran, sebagai anggota koalisi dan juga sebagai broker kebijakan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan bukanlah sekedar tahapan sistemik dan teknokratis, tetapi kebijakan adalah sebuah proses politik yang memungkinkan setiap aktor bertindak politis.

Problems settlements along the river Winongo become critical increasingly. This condition is then ignited the presence Arkom and FKWA to show arrangement ideas through policy advocacy process. Each forming a coalition and belief system and utilize its resources in order to influence government policy. Therefore, this study will focus on answering two things, namely how the coalition that formed the framework and how the belief system management, resources and strategies of each coalition. To answer that questions above, this research was escorted by theory Advocacy Coalition Framework (ACF) of Sabatier and Jenkins Smith. The results of the research shows that there are two coalitions in structuring settlements along the river Winongo. Both are separated by a different belief system in seeing how the riverbanks Winongo settlement arrangement. Management of resources and belief system of each coalition brought a different strategy. FKWA as well take advantage of the coalition cares river close relationship with the City Government of Yogyakarta so that programs that aim to protect the sustainability of the river can be realized. While Arkom Jogja, using the riverbanks Winongo society as a force in the process of policy advocate. The results of this study bring theoretical reflection, that the policy advocacy process is a political process. Process management of resources and belief system makes City Government of Yogyakarta and Arkom acting as a broker of policy. Government is proven to stand on two legs, as a member of the coalition and as a policy broker. While Arkom, also carry out two roles, as a member of the coalition as well as a policy broker. This shows that the policy is not just a stage of systemic and technocratic, but the policy is a political process that allows each actor to act politically.

Kata Kunci : Advokasi, Koalisi, Kebijakan, Pemukiman