COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK: STUDI KASUS PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SURAKARTA

MENING NINDYA ARIMAMI, Dr. Phil. Gabriel Lele, S.I.P., M.Si

2017 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penyelenggaraan Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta(PTPAS) dinilai efektif karena bentuk lembaga yang bersifat jaringan dan telah menjadi percontohan bagi pusat pelayanan terpadu di kota-kota lain. Penelitian ini dikembangkan untuk mengetahui bagaimana proses collaborative governance yang telah dilaksanakan, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses kolaborasi di dalam PTPAS tersebut. Skripsi yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan PTPAS merupakan bentuk collaborative governance yang prosesnya sudah mencapai tahapan implementasi. Namun sayangnya dalam proses kolaborasi PTPAS, indikator monitoring dan evaluasi belum terpenuhi karena tidak adanya agenda rutin untuk melakukan hal tersebut. Hal ini membuat PTPAS kurang mengerti tentang apa yang paling dibutuhkan Kota Surakarta mengenai isu perempuan dan anak. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi PTPAS, dilihat dari; kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif dan desain institusi pada dasarnya mendukung proses kolaborasi pada PTPAS.

Public service for women and children victims of violence by Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta(PTPAS) is considered effective because of PTPAS was designed as a networking.It has become a model for integrated service centers in other cities.This research was developed to determine how collaborative process of governance has been implemented, and how the factors affect the process of collaboration in the PTPAS. Thesis is done by using the method of descriptive qualitative. The collaboration has reached the implementation’s tage. But unfortunately in the process of collaboration PTPAS, monitoring and evaluation indicators have not been completed because of the absence of regular agenda. This condition makes PTPAS doesn’t understand about what Surakarta most needed on the issue of women and children. The factors that affect the process of collaboration PTPAS, judging from; starting conditions, facilitative leadership and institutional design basically support the process of collaboration on PTPAS.

Kata Kunci : Kata kunci : Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Collaborative Governance, PTPAS