IMPLIKASI YURIDIS PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA HASIL MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BAGI PARA PIHAK DALAM PRAKTIK DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

FARAH HAFIZHAH, Laras Susanti, S.H., LL.M

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini berjudul Implikasi Yuridis Pendaftaran Perjanjian Bersama Hasil Mediasi Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial bagi Para Pihak dalam Praktik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul untuk mengetahui mengenai praktik mediasi di Dinas Tenga Kerja dan Transmgrasi Kabupaten Gunung Kidul, khsusunya mengenai pendaftaran Perjanjian Bersama Hasil Mediasi, serta akibat hukum mengenai didaftarkan atau tidak didaftarkannya Perjanjian Bersama. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan bersifat normatif-empiris. Dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu data lapangan dan data sekunder yaitu data kepustakaan. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dimana seluruh data dikumpulkan dan disusun secara sistematis, lalu dianalisis oleh penulis untuk memberikan gambaran praktik mediasi di lapangan, serta peraturan konkrit yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Perjanjian Bersama hasil mediasi merupakan salah satu bentuk Perjanjian Perdamaian, khususnya di luar pengadilan yang mana untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial perlu adanya pendaftaran terlebih dahulu pada kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial. Kedua, implikasi dari tidak didaftrakannya suatu Perjanjian Bersama bagi para pihak yaitu pihak yang dirugikan yaitu tidak dapat dilakukannya eksekusi atas Perjanjian Bersama apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian dan Perjanjian Bersama akan ber-status quo dimana tidak dapat dilakukan tindakan terhadap Perjanjian Bersama. Salah satu caranya yaitu melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk kedua kalinya antara para pihak.

This legal research titled Legal Implication to the Parties Due to the Registration of Mutual Agreement Resulted from Industrial Mediation Proceeding: Practice of Departement of Labor nnd Transmigration Gunung Kidul District is aimed to understand the practice of mediation in Department of Labor and Transmigration Gunung Kidul District, especially regarding the registration of Mutual Agreement that results from Industrial Relation Mediation, and the legal implication of regarding the registered and unregistered said Mutual Covenant Deed. This is a descriptive study using normative-empirical approach, where research is carried out to obtain primary data, field data and the secondary data in the form of literature data. This study is analyzed qualitatively in which all the data collected and arranged systematically, and then analyzed by the author to illustrate the practice of mediation in the field, as well as concrete regulations that governs it. The research result shows that, first, Mutual Agreement results from mediation is a form of Deed of Peace, especially one that results outside Court Hearing, in which for it to get the power executorial needs to be registered to the Secretariat of Industrial Relations Court. Second, the implication of not registering Mutual Agreement for the parties is that the injured party can not ask for the execution of the Mutual Agreement in the case where one party does not fulfill the terms of the agreement, and the Mutual Agreement will enter the status quo where no action could be taken for the Mutual Agreement. One way to fix this is to do a labor dispute resolution for the second time between the parties.

Kata Kunci : Industrial Relation Dispute, Mediation, Mutual Covenant Deed, Perdamaian