PEMUTUSAN KONTRAK KERJASAMA PENGADAAN BARANG ATAU JASA SECARA SEPIHAK ANTARA KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS DENGAN PELAKSANA KONTRAK (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS)

SATRIA WINISUDDHA, R. A. Antari Innaka, S.H., M.Hum.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Dalam pelaksanaan jasa kontrak pengadaan barang atau jasa, pihak yang membutuhkan jasa atau barang dalam hal ini diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan pihak yang menyediakan barang atau jasa disebut Penyedia Barang dan Jasa atau Pelaksana Kontrak (vendor). Khususnya dalam Industri Hulu Minyak dan Gas, yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), yang dimaksud sebagai Kontraktor Kerjasama adalah perusahaan yang melakukan proses produksi hulu minyak dan gas. Banyak kasus yang terjadi di industri hulu minyak dan gas terkait dengan kerugian pelaksana kontrak adalah pemutusan kontrak kerjasama pengadaan barang atau jasa secara sepihak oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama terhadap Pelaksana Kontrak. Salah satu faktor yang melatarbelakangi hal tersebut dapat terjadi adalah harga minyak mentah dunia yang cenderung fluktuatif, sewaktu-waktu harga dapat naik tinggi ataupun dapat turun dengan sangat rendah, sehingga menyebabkan pendapatan dari Kontraktor Kontrak Kerjasama juga turut tidak menentu. Untuk mengurangi biaya produksi yang tinggi, salah satu cara yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama adalah menghentikan pelaksanaan proyek yang biaya produksinya dinilai mahal, yaitu dengan cara menghentikan secara sepihak dan/atau dengan persetujuan dari Pelaksana Kontrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Pelaksana Kontrak terhadap pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama di bidang industri hulu minyak bumi dan gas bumi. Jenis Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif empiris (applied-legal case study), yang menitikberatkan pada pengkajian realita didalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia dengan peraturan perundang undangan serta peraturan yang mengatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PT Pertalahan Arnebatara Natuna kepada PT Transnusa Aviation Mandiri melanggar kontrak perjanjian yang ada dan juga melanggar peraturan perundang undangan. Pemutusan kontrak sebenarnya dapat dilakukan selama telah terjadi pemenuhan kewajiban dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

In the implementation of services in a procurement contract for goods or service, parties that require services and goods are represented by the Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), while the parties that provide the goods or services are called vendors. In the particular case of the Upstream Oil and Gas Industry, the ones who act as the Pejabat Pembuat Komitmen are the Cooperative Contract Contractor, What is meant by a Cooperative Contractor is that the company are the ones producing the upstream oil and gas. The many cases in the upstream oil and gas industry that are related with the loss from executing contracts are concerning the termination of cooperation procurement of goods and services unilaterally by the Cooperative Contract Contractor towards the vendor. One of the factors behind that matter that could happen is the tendency of the price of earths crude oil to fluctuate, from time to time the price could rise exponentially or drastically fall, which causes the income of the Cooperative Contract Contractors to be constantly uncertain. To decrease the high cost of production, one of the ways used by the Cooperative Contract Contractor is to stop projects that have cost of production that is seen as high, this is done by unilateral termination and/or with the approval of the vendor. The purpose of this legal research is to find out and analyze the legal protection for Vendors against unilateral termination of contracts of cooperation that is done by the Cooperative Contract Contractor in the upstream oil and gas industry. The type of research conducted is applied-legal case study, which stresses on the inspection of the reality inside the oil and gas industry in Indonesia with the rules and regulations that apply. Research shows that the termination of contract done by PT PertalahanArnebataraNatuna to PT Transnusa Aviation Mandiri was a breach of contract and also violated the acts that apply. Termination of contract could have been done as long as there have been the fulfillment of obligations and based on the agreement of both parties.

Kata Kunci : Pemutusan Kontrak Secara Sepihak, Kontrak Migas