POLITIK KESEJAHTERAAN (Studi Kasus: Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Nias Selatan)

POLINUS LAIA, Dr. Haryanto, MA

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Political policy made by regional leaders based on the increase in welfare has become the main agenda of every regional leader after the system of regional autonomy was implemented. Various programs have been created which aim to boost the level of welfare of the people as a manifestation of the presence of the state in distributing public service. Institutionalizing the social policy became more widely and inclusive in the form acceptance of the benefits. The problem is whether the policies issued by the government is solely to improve the welfare of the people or personal benefits by the authorities. Taking a case study in South Nias, the author of this study aims to examine the pattern and practice of free education and health policies in realizing prosperity in South Nias. The concept of New Welfare Governance which was developed by Jayasuriya with three characteristics namely inclusion in the policy, market citizenship as the basis of social and political populism are chosen to analyze the case. A case study with a single type of case is a method used by the author in this research. While the data collection was done through in-depth interviews. In the last part of the data analysis, the author used qualitative techniques to facilitate the analysis of data that have been obtained from the study. Finally, this study generates a conclusion that the practices and the implementation of free education and health policies in South Nias in general has contributed to enhancing the welfare of the people in accessing the services such as education and public health despite the finding that patterns in the implementation of the policies has been utilized by local authorities to gain benefit both economically and politically. Keywords: welfare politics, new welfare governance, social policy

Kebijakan politik kepala daerah berbasis peningkatan kesejahteraan telah menjadi agenda utama setiap pemimpin daerah pasca penerapan sistem otonomi daerah. Berbagai program telah dibuat dengan tujuan untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyat sebagai manifestasi hadirnya negara dalam mendistribusikan pelayanan publik. Pelembagaan kebijakan sosial pun menjadi lebih luas dan iklusif dalam bentuk jangkauan dan penerimaan manfaatyang tersedia. Persoalannya adalah apakah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau justru untuk mendapatkan keuntungan personal oleh penguasa. Dengan mengambil studi kasus di KabupatenNias Selatan, maka penulis dalam studi ini bertujuan mengkaji pola dan praktek kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis dalam merealisasikan kesejahteraan di Kabupaten Nias Selatan. Konsep New Welfare Governance (Tata Kelola Kesejahteraan Baru) yang dikembangkan oleh Jayasuriya dengan tiga ciri yakni inklusi dalam kebijakan, kewargaan pasar sebagai basis sosial dan populisme sebagai rute politik dipilih penulis sebagaipisau analis untuk memahami kasus yang sedang dikaji. Studi kasus dengan tipe single case study merupakan metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Pada bagian terakhir analisa data, penulis menggunakan teknik kualitatif untuk memudahkan analisa data yang telah diperoleh dari penelitian. Akhirnya penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktek dan implementasi kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis di Nias Selatan secara general berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan berupa kemudaan dalam akses pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Meskipun terdapat temuan bahwa pola dalam penerapan kebijakan tersebut dipergunakan penguasa daerah untuk meraih keuntungan secara ekonomi dan politik. Kata kunci : politik kesejahteraan, tata kelola kesejahteraan baru, kebijakan sosial

Kata Kunci : politik kesejahteraan, tata kelola kesejahteraan baru, kebijakan sosial