Analisis Penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

ARIS NUR QADAR, Bapak Andi Sandi Antonius. T.T., S.H.,LL.M

2017 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Kabupaten Buton Utara serta konsekuensi hukum dari ketidaksesuaian penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara dengan ketentuan UU Pembentukan Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan mengunakan jenis data sekunder yang mencakup tiga bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) dan data primer yang diperoleh melalui wawancara responden dan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara di Kulisusu yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Kabupaten Buton Utara didasarkan pada alasan: 1) historis-sosiologi, yaitu Kulisusu merupakan pusat kebudayaan Buton Utara sejak masa lalu dan disepakati oleh Musyawarah Masyarakat Adat Buton Utara sebagai calon Ibukota Buton Utara, 2) yuridis, yaitu penempatan Ibukota di Kulisusu berdasarkan Pasal 34 Perda RT-RW Kabupaten Buton Utara. Kedua, konsekuensi hukum dari ketidaksesuaian penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara dengan ketentuan UU Pembentukan Kabupaten Buton Utara adalah ketentuan Pasal 34 Perda RT-RW Kabupaten Buton Utara sebagai dasar yuridis penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara di Kulisusu dapat dibatalkan melaui mekanisme executive review oleh Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat dan mekanisme judicial review oleh Mahkamah Agung.

The purpose of this research is to analyze the determining the Capital of the North Buton Regency are not appropriate with the Law the Establishment of North Buton Regency and the legal consequences of nonconformity determining the Capital of the North Buton Regency with the Law the Establishment of North Buton Regency. This was empirical normative research by using secondary data which includes three legal materials (primary legal materials, secondary and tertiary) and primary data obtained through interviews of respondents and informants. The results of this research show that, the first determining the Capital of the North Buton Regency in Kulisusu are not appropriate with the Law the Establishment of North Buton Regency is based on reasons: 1) historical-sociological, namely Kulisusu the cultural center of North Buton Regency since past and agreed by the Council of Indigenous Peoples North Buton Capital as a candidate, 2) juridical, determining the Capital of the North Buton Regency in Kulisusu base on Article 34 of Regulation on Spatial Planning North Buton Regency. Secondly, the legal consequences of nonconformity determining the Capital of the North Buton Regency with the Law the Establishment of North Buton Regency is the provision on Article 34 of Regulation on Spatial Planning North Buton Regency as a legal basis the determining the Capital of North Buton Regency in Kulisusu can be canceled through the mechanism of executive review by the Governor of Southeast Sulawesi representatives of the central government and the mechanism of judicial review by the Supreme Court.

Kata Kunci : : Penempatan Ibukota, UU Pembentukan Kabupaten Buton Utara.