Konflik dan Konsensus dalam Kerjasama Antar Daerah (Studi Kasus Sekber Kartamantul Tahun 2014-2016)

RIZKA AMALIA, Dr. Amalinda Savirani, M.A.

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Studi ini bertujuan untuk mengetahui konflik dan konsensus yang terjadi dalam Kerjasama Antar Daerah Sekretariat Bersama (Sekber) Kartamantul (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul). Sekber Kartamantul adalah lembaga formal non-struktural yang berhasil di wilayah DIY & Jawa Tengah. Sekber Kartamantul hadir sebagai jawaban atas desentralisasi yang daerah-sentris dan pengabaian atas masalah lintas administratif. Untuk mengungkap konflik dan konsensus dalam skema kerjasama antar daerah maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Mengapa terjadi konflik dalam kerjasama sampah dan drainase; (2) Apa faktor yang dapat menjelaskan keberhasilan atau kegagalan konsensus dalam Sekber Kartamantul pada bidang sampah dan drainase. Terdapat dua kasus kerjasama yang digunakan yakni: (1) Kerjasama Pengelolaan Sampah di wilayah kerja Sekber Kartamantul; (2) Kerjasama Drainase di wilayah kerjasama Sekber Kartamantul. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di ranah kerjasama Sekber yang melewati 3 wilayah. Untuk melihat bagaimana dinamika pembentukan konsensus dalam Sekber Kartamantul, maka peneliti melakukan komparasi terhadap dua bidang kerjasama. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pola pencapaian konsensus antara satu isu dengan isu yang lain. Semakin tajam perbedaan kepentingan antara pihak yang bekerjasama, makin sulit pula terbangun konsensus pada sektor yang dikelola. Operasi kekuasaan dalam kerjasama ditentukan pula oleh jenis isu dan dampak sosial yang ditimbulkan. Terdapat empat komponen yang digunakan untuk melihat pola pencapaian konsensus dalam Sekber Kartamantul: (1) institutionalized informality yang terjaga (pola komunikasi informal); (2) jaringan yang bersifat personal diantara para negosiator; (3) tingkat urgensi isu; dan (4) legitimasi masyarakat atas isu tersebut. Dalam isu sampah, faktor yang bekerja adalah nomor 1,2,3. Adapun dalam isu drainase, faktor yang bekerja adalah nomor 1,2,4. Hal ini menunjukkan jenis isu mempengaruhi bekerjanya kekuasaan khususnya pola konsensus dan konflik di Sekber Kartamantul. Konsensus yang bersifat informal adalah kunci dari penyelesaian konflik. Konsensus informal yang dimaksud dalam hal ini adalah kesepakatan yang tidak dituangkan ke dalam peraturan yang bersifat legal formal (tanpa ada hitam di atas putih).

This research aims to determine the conflict and consensus that occured in the Sekretariat Bersama (Sekber) of the Inter-regional Cooperation between City of Yogyakarta, Sleman and Bantul (Kartamantul). Sekber Kartamantul is a successful formal non-structural institution in Daerah Istimewa Yogyakarta and Jawa Tengah. Sekber Kartamantul comes in response to the decentralized "local-centric" and waiver of cross-administrative issues. To reveal the conflict and consensus in the scheme of inter-regional cooperation, the research questions are: (1) Why the conflict occurred in solid waste disposal management and drainage construction issue; (2) What factors that can explain the success or failure of Sekber Kartamantul consensus in the field of solid waste disposal management and drainage construction. There are two cases of cooperation that are used are: (1) Solid waste disposal management cooperation in the operational area of Sekber Kartamantul; (2). Drainage construction cooperation in the operational area of Sekber Kartamantul. This research uses a qualitative with case study approach which conducted in the domain of Sekber Kartamantul. In order to reveal how the dynamics of consensus building in Sekber Kartamantul, the researcher conducted a comparison of the two areas of cooperations. The result showed that the pattern of consensus formation between the issues was different. The more sharp disagreements among parties who cooperate, the more difficult it is to reach a consensus. Operation of power in cooperation is also determined by the type of issues and its social effects. There are four components that are used to see a pattern of consensus in Sekber Kartamantul: (1) institutionalized informality is maintained (informal communication patterns); (2) personal networks among the negotiators; (3) the urgency of the issues; and (4) popular legitimacy on the issue. In solid waste disposal management issue, factors that work is the number 1,2,3. Whereas in the drainage construction issue, factors that works is the number 1,2,4. It shows the type of issue affecting the workings of power especially patterns of consensus and conflict in Sekber Kartamantul. The informal consensus is the key to conflict resolution. Informal consensus that meant in this case is a deal that is not loaded into the formal legal rules.

Kata Kunci : Kerjasama Antar Daerah, Sekber Kartamantul, Pola Kekuasaan, Konflik dan Konsensus, Konflik Kebijakan, Konsensus Informal, Tipe Konsensus / Inter-regional Cooperation, Sekber Kartamantul, Pattern of consensus, Conflict and Consensus, Conflict Policy, Infor