SULTAN DALAM SEJARAH POLITIK TERNATE, 1946-2002

RUSTAM HASYIM, S.PD.,M.HUM, Prof. Dr. Djoko Suryo ; Prof. Dr. Bambang Purwanto. MA.

2017 | Disertasi | S3 Sejarah

Partisipasi politik Sultan Ternate dalam panggung politik lokal dan nasional pasca kemerdekaan hingga kini membawa arti penting tulisan ini. Kemunculan kembali entitas politik masa lalu pada periode tersebut, dimaknai sebagai keinginan Sultan Ternate untuk lebih diakomodasikan secara institusional kedalam panggung politik pemerintahan formal. Pada dasarnya studi ini adalah riset historis mengenai aktivitas politik Sultan Ternate dengan mengunakan metode sejarah mulai dari heuristik hingga historiografi. Proses tersebut memerlukan alat analisis dengan memakai konsep ilmu politik untuk membantu memperluas kajian. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber tertulis dan wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi politik Sultan Ternate pada arena politik lokal dan nasional mengalami pasang naik dan pasang surut akibat pengaruh perubahan yang terjadi pada sistem politik nasional. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah mendapatkan kesempatan dalam percaturan politik nasional dan puncaknya di lantik menjadi menteri dalam negeri Negara Indonesia Timur (NIT). Begitu pula pada periode pemerintahan Presiden Soeharto Sultan Mudafar Sjah mengalami pemberdayaan dengan mendukung Partai Golkar. Memasuki era reformasi, menghadirkan ruang yang lebih luas bagi elite Kesultanan Ternate untuk mengekspresikan keberadaan dan perannya. Munculnya Sultan Ternate ke-48 Mudafar Sjah dalam pencalonanya sebagai Gubernur Maluku Utara, sebagai upaya yang ditempuh Sultan Ternate agar tetap berada pada posisinya sebagai pengenggam kekuasaan diranah lokal, atas klaim sejarah dan identitas budaya yang dimilikinya. Manfaat penelitian ini dapat menambah dan melengkapi bahan rujukan dalam penulisan sejarah Indonesia dan khususnya sejarah lokal di Maluku Utara. Tulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi elite Kesultanan Ternate serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan politik dapat mengakomodir kepentingan lebih luas tanpa berdasarkan kepentingan etnis tertentu.

Politic participation of Ternate sultanate in local and national politic post independence to recent days brings important meaning to this writing. The reoccurance of past politic entity on that period explained as the wish of Ternate Sultanate to be more accomodated by means of institutional into formal government politic. Basically, this research is historical research concerning politic activities which is involving Sultanate by using historical method from heuristic to histography methods. This process requires analysis tools by using politics science concept to assist the extend study. The sources used in this research consisted of written and interview sources. This research conclude that politic participation of Sultanate in Ternate in local and national politic arena has experiencing tide and decrease as the impact of national politic system transformation. During President Soekarno era, Ternate Sultanate has opportunity in national politic field and the top of this opportunity is the appointment of Iskandar Muhammad Djabir Sjah, the 47th Ternate Sultanate, as Minister of Internal Affairs of East Indonesia State (NIT). In President Soeharto government period, the Sultanate elite is experiencing productivity by supporting Golkar Party. That support is able to bring them to manage their political career to become legislative members, academician, bureaucrats, politicians, press, and businessmen. Comes into reformation era, it presents wider space for Ternate Sultanate to express their existency and role. The arise of the 48th Ternate Sultan, Mudafar Sjah, on his candidancy as Governor of North Maluku, as sultanate attempts in order to be constantly in its position as the authority holder in local domain, as their possession upon history claim and identity culture. The advantage of this research is capable to add and complete reference materials in Indonesian history documenting, particularly local history in North Maluku. This writing is expected to be able to give conteplation contribution for Ternate Sultanate elite and regional government in formulating political policies that are able to accomodate wider importance without according to certain ethnic importance.

Kata Kunci : Sejarah Politik, Sultan Ternate, Politik Nasional dan Politik Lokal,Political History, Ternate Sultanate, National and Local Politic