KAJIAN NORMATIF TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ABDUL RAUF ALAUDDIN, Aminoto, S.H., M.Si.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Berdasarkan perubahan ketiga UUD NRI 1945, ide pembentukan DPD adalah dalam rangka restrukturisasi parlemen menjadi dua kamar (bicameralism), yang nantinya diharapkan menghadirkan sistem checks and balances baik antar cabang kekuasaan negara maupun dalam internal lembaga legislatif. Namun, dalam pengaturan kewenangannya (legislasi, pengawasan dan anggaran), DPD tidak diatur sama kuat dengan DPR sehingga menjadikan DPD lemah (weak/soft bicameralism), hal tersebut juga menjadikan sistem checks and balances di internal parlemen tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tesis ini mengambil permasalahan terkait bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPD dan mengapa kewenangan pengawasan DPD tidak diatur sebanding dengan DPD. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. bahan penelitian dalam tesis ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Dengan demikian instrumen yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan bahan primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPD dapat dilihat dari pengaturannya yaitu: UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan Peraturan DPD No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Hasil pengawasan DPD nantinya akan diserahkan kepada DPR menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Ketidaksebandingan pengaturan fungsi pengawasan DPD dengan DPR dikarenakan adanya faktor Amandemen yang tidak sempurna dan faktor kesepakatan politik.

Based on amandement of the 1945 constitution, Indonesia's third idea formation of DPD is the parliament restructured into two chambers (bicameralism), later expected to be the representative well system of checks and balances between branches of State power as well as in internal legislative institutions. However, in that arrangements (legislation, oversight and budget), DPD is not set in stronger than "house" (DPR) as a result of that DPD becomes weak (weak/soft bicameralism), it also makes the system of checks and balances in internal Parliament is not running well. This thesis took issue related how the implementation of the supervisory functions of the DPD and why the authority oversight of DPD are not set in proportion to the house. The methods used in this reasearch is normative legal research, which refers to the legal norms contained in the legislation. Research materials in this thesis obtained through the study of library and study documents. Thus the instruments used are by way of collecting secondary or primary-related problems are examined. The results showed that the existence of the surveillance functions run by DPD can be seen from its settings: the 1945 constitution, Act No. 17 year 2014 of the MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) and regulation of the DPD No. 1 year 2014 about the code of conduct, the result of surveillance of DPD will be submitted to house into consideration for follow up. The supervisory function settings imbalances DPD with parliament due to mainly dealing with politic and imperfect amandement

Kata Kunci : Bicameralism, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fungsi Pengawasan.