LEGALITAS PEMBINA YAYASAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK ISLAM PELANGI ANAK NEGERI YOGYAKARTA

RATRI AYU P., Hariyanto, S.H., M.Kn

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai legalitas pembina Yayasan yang merangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah pada kegiatan usaha yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Anak Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta beserta implikasi yuridis dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh pembina sebagai Kepala Sekolah pada Yayasan tersebut. Penelitian hukum ini merupakan perpaduan antara penelitian yuridis empiris dengan yuridis normatif, dimana penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum berdasarkan sumber data primer yang dimaksudkan untuk melihat kenyataan secara langsung yang terjadi didalam prakteknya. Sedangkan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Cara memperoleh data dilakukan dengan studi pustaka yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, serta studi lapangan melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dikaji dan di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pembina YPAI Pelangi Anak Negeri Yogyakarta melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan pada Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Yayasan. Perihal gaji yang diterima, ia tidak diperbolehkan untuk menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undangan Yayasan. Dalam prakteknya, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Pembina tidak menimbulkan akibat yang negatif, namun apabila diperhatikan lebih jauh, permasalahan ini dapat menimbulkan implikasi yuridis. Pertama, bertambahnya beban tugas dan tanggung jawab menjadi dua kali lipat. Kedua, kemungkinan adanya benturan kepentingan antara jabatannya selaku Pembina dan Kepala Sekolah serta benturan kepentingan antara kepentingan pribadi selaku pendiri dengan kepentingan Yayasan. Ketiga, jika gaji yang diterima ternyata selaku Pembina, maka dapat diancam dengan pidana sesuai Pasal 70 Undang-Undang Yayasan.

This research aims to determine, examined and analyze the legality of Trustees who doubled position as principal in business activities are shaded by Islamic Children Education Foundation Pelangi Anak Negeri Yogyakarta and the juridical implications from double position made by the Trustees as principal of the foundation. This research is an integrated between empirical legal research and normative legal research, which is empirical legal research based on primary data sourches that are meant to see the facts that occur in practice. While normartive legal research is a legal research doing by researching library materials or secondary data. Data obtained by literature study which obtained from primary and secondary legal materials, and field research through interviews with respondent and informants. All data that has been obtained, then examined and analyzed qualitatively. Based on the results of the research, the Trustees at YPAI Pelangi Anak Negeri Yogyakarta violated the ban on double position in accordance with Article 7 paragraph 3 of the Foundation Law. About the salary she received, she is not allowed to received the salary in accordance with the provisions of Article 5 of the Law on Foundations. In practice, double position carried out by the Trustees does not bring negative effects, but if considered further, these problems can cause the juridical implications. First, increasing burden of duties and responsibilities to be doubled. Second, the possibility of conflict of interest between her position as the Trustees and the Principal and conflict of interest between personal interest as Founder with the interests of the Trustees. Third, if the salary she received turn as the Trustees, then it may be subject to punishment by imprisonment in accordance with Article 70 of the Law on Foundations.

Kata Kunci : Yayasan, Legalitas Pembina Yayasan, Rangkap Jabatan Pembina Yayasan.