EKSISTENSI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

SITI KUNARTI, SH., M.HUM., Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. / Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N

2016 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Penelitian Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Dalam Sistem Peradilan di Indonesia adalah bertujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang eksistensi PHI dalam sistem peradilan, PHI belum menjadi pilihan serta bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang memberikan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan historis, komparasi dan titik berat penelitian pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, dengan metode dokumentasi dan analisis data kualitatif. Berdasarkan analisis hasil penelitian eksistensi PHI dalam sistem peradilan di Indonesia tidak diperlukan lagi keberadaannya sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Keberadaan PHI selama ini belum sesuai dengan filosofi pembentukannya sebagai lembaga penyelesaian perselisihan yang dapat memelihara hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. PHI belum menjadi pilihan yang tepat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial disebabkan penyelesaian bersifat formal, PHI terbatas di tingkat Provinsi, penyelesaian lama, biaya mahal, putusan tidak responsive, putusan sulit dilaksanakan serta hukum acara yang digunakan belum mengakomodir kepentingan para pihak. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang memberikan keadilan adalah penyelesaian non litigasi dengan cara Bipartit , Mediasi , Konsisliasi, dan Arbitrasi yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat antara pekerja/buruh dengan pengusaha sesuai dengan kearifan lokal ( local wisdom ) yang menempatkan harkat martabat pekerja/buruh setaraf dengan pengusaha melalui cara penyelesaian win-win solutions. Hendaknya para pihak pekerja/buruh dan pengusaha menyadari bahwa penyelesaian perselisihan melalui cara non litigasi yaitu melalui Biparti, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrasi menjadi pedoman dalam penyelesaian perselisihan untuk terwujudnya hubungan industrial yang optimal harmonis, dinamis dan berkeadilan.

This research aims to study and analyze the problems of the existence of Industrial Relations Court (IRC) of justice system in Indonesia, IRC has not become an option and a labor dispute resolution that provides justice. This study is a normative legal research wich is combine the historical and comparative approach. The research emphasised on secondary data including primary, secondary dan tertiary legal materials, the methods of analysis used documentation and qualitative data. Based on the analysis of the research concluded: the existence of IRC in Indonesian justice system is no longer needed as an institution of labor dispute resolution. The existence of IRC has not been in accordance with the philosophy of its establishment as a dispute resolution institutions which is to maintain harmonious, dynamic and fair industrial relations. IRC is not become the right choice in resolving industrial disputes due to the formal, long time and high cost completion, beside IRC only occur at the provincial level, the verdict is not responsive, the decision of the judgement is difficult to implement as well as procedural law used is not accommodate the interests of the parties. Industrial relations disputes completion that provides justice is the completion of non-litigation by way of bipartite, mediation, conciliation, and arbitration which is prioritize the principle of consensus between workers/laborers by the employer in accordance with local wisdom which puts the dignity of the worker/laborer par with employers by way of settlement of win-win solutions. The party workers/laborers and employers should realize that the settlement of disputes through non-litigation means that through bipartite, mediation, conciliation and arbitration guidance in dispute resolution for optimal realization of harmonious, dynamic and fair industrial relations.

Kata Kunci : Eksistensi, Pengadilan Hubungan Industrial, Keadilan.