ANALISIS PROSEDUR VALIDASI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN)

ADYSTA HARI PRASETYO, Faiz Zamzami, S.E., M.Acc., QIA

2016 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Sumber penerimaan negara terbesar Di Indonesia berasal dari pajak. Perkembangan yang terjadi menyebabkan meningkatnya jumlah transaksi pengalihan hak atas tanah/dan/atau bangunan, hal ini dilihat sebagai potensi pemasukan pajak oleh Dirjen Pajak. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat belum mengetahui alasan perlunya membayar pajak setelah transaksi jual/beli tanah dilakukan. Setelah Wajib Pajak membayar kewajiban pajaknya maka mereka akan mendapatkan bukti surat yaitu Surat Setoran Pajak (SSP), yang kemudian harus divalidasi untuk mengurus kepemindah milikan atas objek pajak di Sertifikat yang dimilikinya. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis prosedur validasi Surat Setoran Pajak (SSP) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilaksanakan dalam validasi Surat Setoran Pajak (SSP) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Selain itu juga untuk mngetahui kendala kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur validasi tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penulis mengambil data berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang kemudian diolah menjadi sebuah paragraf rinci. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Kepustakaan, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa pegawai khususnya seksi pelayanan, prosedur Validasi Surat Setoran Pajak (SSP) sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya jumlah SDM yang diperlukan sehingga menganggu produktifitas KPP itu sendiri. Kemudian penggunaan sistem manual dalam perhitungan pajak yang harusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak sehingga memungkinkan adanya kesalahan.

The largest source of state revenue are comes from taxes in Indonesia. Developments lead to an increase the amount of transactions on acquisition of land and / or buildings, it is seen as a potential tax income by the finance ministry. But in the fact there are still many people do not know the reasons why they need to pay taxes after the sale / purchase transaction of land is done. After the taxpayer pay his tax then they will get written evidence of the Tax Payment (SSP), which must then be validated for the care of ownership over the object of taxation in its certificate. For that I am interested to examine the procedures validation of Tax Payment Letter (SSP) on income from the transfer of rights to land and / or buildings, a case study in the Tax Office Pratama Sleman. This study aims to find out how the procedure is performed for the validation of the Tax Payment Letter (SSP) on income from the transfer of rights to land and / or buildings in the Tax Office Pratama Sleman. It is also to knowing any constraints faced in the implementation of the validation procedure. The research methodology used by the author is a qualitative descriptive study. The author takes the data is based on interviews and observations which are then processed into a detailed paragraph. The data used in this research literature data, interviews, and observations. Based on interviews and observations with some employees, especially sections of services, validation procedure Tax Payment Letter (SSP) is in conformity with the rule set. But there are some obstacles such as the shortage of human resources required to disrupt the productivity of KPP itself. Then use a manual system in the calculation of tax which should be paid by the taxpayer to allow for error.

Kata Kunci : Surat Setoran Pajak, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Prosedur