Analisis Peran dan Tahapan yang Dilakukan Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Premanisme Di Kabupaten Wonosobo

VISTASARI PUTRI, Dr. AG. Subarsono, M.SI, MA

2016 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Berdasarkan riset dari KPPOD, posisi keamanan di Kabupaten Wonosobo dalam hal penanganan konflik sosial pada tahun 2004 menduduki peringkat 400 se-Indonesia. Tindakan kriminalitas hampir terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo, salah satu tindakan yang paling sering terjadi yaitu premanisme. Sejak tahun awal 2005 mulai dilakukan upaya-upaya terintegrasi untuk meningkatkan keamanan di Wonosobo. Kerja keras para pemangku kepentingan tersebut membuat Kabupaten Wonosobo mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sebagai kabupaten teraman peringkat ke-8 pada tahun 2007 dan merupakan salah satu kabupaten yang berhasil dalam menangani konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tahapan yang dilakukan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan preman di Kabupaten Wonosobo. Tahapan-tahapan pemberdayaan dalam penelitian terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pemangku kepentingan yang terlibat. Selain mendapatkan informasi dari sumber primer, penelitian ini juga didukung oleh sumber sekunder seperti dokumen-dokumen untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih mendalam. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya diuji dengan teknik triangulasi sumber data. Selanjutnya, data yang diperoleh tersebut disusun dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa peran antar pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tahapan yang dilakukan dalam pemberdayaan preman di Kabupaten Wonosobo. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama sangat berperan dalam hal melakukan pencairan diri dengan masyarakat. Pihak swasta merupakan salah satu pemangku kepentingan pendukung yang memiliki banyak peran dalam pemantapan hubungan dengan masyarakat dan sasaran pemberdayaan, terutama kaitannya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Sedangkan civil society (tokoh agama dan organisasi kepemudaan) merupakan pemangku kepentingan kunci yang dapat mempengaruhi sasaran pemberdayaan secara langsung melalui pendeketan-pendekatan khusus yang dilakukan. Pada kegiatan pemberdayaan ini, tidak semua pemangku kepentingan melakukan tahapan-tahapan dalam pemberdayaan, melainkan satu sama lain saling berkolaborasi sehingga permasalahan mengenai premanisme yang ada di Kabupaten Wonosobo dapat teratasi. Kepolisian, TNI, Bupati dan jajaran pemerintahan lainnya, tokoh agama lebih banyak berperan dalam tahap penyadaran. Pihak swasta dan organisasi pemuda lebih banyak berperan pada tahap pengkapasitasan dan pendayaan. Pada penelitian ini pemerintah seharusnya lebih giat untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta agar sasaran pemberdayaan premanisme di Kabupaten Wonosobo dapat memiliki pekerjaan sehingga tidak melakukan kegiatan negatif kembali.

Based on the research from Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) in 2004, Wonosobo is ranked 400 out of all regions in Indonesia on social conflict handling. Crime has occurred in almost all areas of Wonosobo regency on which thuggery is ranked the highest. Since the beginning of 2005, there has been an integrated endeavor in order to strengthen the security in Wonosobo. Thus, on the continuous effort from the stakeholders, in 2007, KPPOD has ranked Wonosobo as the number eight on the safest regency and included in one of the regencies which able to successfully handling the conflict. Moreover, this research is aimed to understand the roles and process of stakeholders on the thug empowerment in Wonosobo regency. There are three empowerment stages used in this research, which are awareness, capacity building, and inveiglement. This research uses the qualitative method and the data is obtained by interviewing the stakeholders involved. Aside from the primary source, this research also uses the secondary source such as documents, in order to provide in-depth answers. Moreover, the obtain data is tested using data triangulation, then, it is arranged and analyzed in order to obtain the conclusion of the research The result of the research shows that the roles of stakeholders have different impacts on the thug empowerment stages in Wonosobo. The government, as the primary stakeholder, has a big role on personal approaching towards with the people. The private parties as one of the supporting stakeholders have various roles on stabilizing the relation between the people and the empowerment object, particularly on the matter of employment. Whilst, civil society (religious leaders and youth organizations) are the key stakeholders which are able to have direct influences to the empowerment object using specific approaches. On these empowerment activities, not all stakeholders undertake the empowerment stages. However, they collaborate within each other in order to resolve the thuggary problem in Wonosobo. Police, army, Regent and its government officials, and religious leaders have more prominent roles on the stage of awareness. Moreover, the private parties and youth organizations have more big roles on the stages of capacity building and inveiglement. Finally, this research shows that the government should actively pursuing cooperation with the private parties so that the thug empowerment object are able to have a career and not coming back to carry out the negative activities again

Kata Kunci : empowerment, stakeholders, thuggery, roles, empowerment stages