Penerapan Prinsip Transparansi, Responsivitas dan Akuntabilitas dari Konsep Good Governance Pada Pelayanan Perizinan di Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Kerangka Reformasi Birokrasi

MUHAMMAD NUR ABRAR, Miftah Adhi Ikhsanto, S.I.P., MiOP.

2015 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah untuk melakukan pengendalian atas aktivitas masyarakat agar tidak memberikan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dan sebagai instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan serta perizinan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Perizinan Yogyakarta harus menciptakan praktik Good Governance dengan prinsip Transparansi, Responsivitas dan Akuntabilitas karena dapat memberikan peluang yang baik bagi pembangunan daerah dan mewujudkan reformasi birokrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip Transparansi, Responsivitas dan Akuntabilitas dari konsep Good Governance dalam kerangka Reformasi Birokrasi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif-Deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Good Governance, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga prinsip yang juga mendukung konsep Good Governance yaitu Transparansi, Responsivitas dan Akuntabilitas. Peningkatan kelembagaan pada Dinas Perizinan berdampak signifikan pada kewenangan sehingga berpengaruh terhadap pelayanan perizinan. Berbagai inovasi telah dilakukan yang kemudian menghasilkan perkembangan positif dalam pelayanan perizinan. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas Dinas Perizinan dapat dikatakan cukup baik terlepas dari baik buruknya suatu sistem informasi yang ada. Transparansi prosedur, alur pelayanan perizinan, biaya retribusi, waktu maupun informasi lain terkait pelayanan perizinan telah dilakukan Dinas Perizinan sehingga akuntabilitas pelayanan terjaga. Sementara prinsip responsivitas dianggap baik meski masih kurang jelasnya waktu terhadap respon dan penangan terhadap kecepatan dan ketepatan keluhan. Namun, Dinas Perizinan telah membuat program Advice Planning dan Klipper sebagai respon dari maraknya pelanggaran izin.

Licensing is an instrument of government policy to control over the activities of the society so that there will be no negative impact that may result and as an instrument for the legal protection of the ownership or operation of the licensing activities as well as it is capable to promote public participation in regional development. Therefore, the implementation of licensing services at the Licensing Department of Yogyakarta should create the Good Governance practices with the principles of transparency, responsiveness and accountability because it can provide a good opportunity for local development and do reform the bureaucracy. Based on the background, this study discusses about the application of the principle of transparency, responsiveness and accountability of the concept of Good Governance within the framework of Bureaucratic Reformation at the Licensing Department of Yogyakarta. The method used in this study is qualitative-descriptive type of research. Data is obtained by using the technique of in-depth interviews and documentation. This study uses the theory of Good Governance, Public Services, and the Bureaucratic Reformation. There are three principles that also support the concept of good governance, which are transparency, responsiveness and accountability. Increasing institutions at the Department of Licensing significantly impact the authority to affect the licensing service. Various innovations have been conducted which resulted positive developments in licensing services. The application of the principles of transparency and accountability in the Licensing Department can be quite good in spite of the merits of an existing information system. Transparency of the procedure, the flow of licensing services, the fees, time and other information related to licensing service have been performed by the Licensing Department to maintain the services of accountability. While the principle of responsiveness is considered good, though still a lack of clarity on the response time and the handling of the speed and accuracy of the complaint. The Licensing Department has made program Advice Planning dan Klipper in response to the rise of license violations.

Kata Kunci : Dinas Perizinan, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, pelayanan publik, reformasi birokrasi