TANGGUNG JAWAB PENYEWA DAN PEMILIK KAPAL TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA SEBAGAI AKIBAT PENGOPERASIAN KAPAL

DINI ANDRIANI, Dr. Paripurna, S.H, M.Hum, LL.M

2015 | Tesis | S2 Hukum

Perselisihan terjadi antara Pihak Ketiga dan Penyewa, bermula ketika Pihak Ketiga mengalami kerugian pada propertinya yang diduga diakibatkan oleh kegiatan pengoperasian kapal Penyewa pada proyek pembangunan terminal apung di Indonesia. Sedangkan Penyewa menyewa kapal dan kru dari Pemilik Kapal. Sewa menyewa ini dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa (charterparty). Diketahui Penyewa berkontrak dengan Employer, kemudian Employer berkontrak dengan Owner, kemudian Owner berkontrak dengan Pihak Ketiga. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian perselisihan dan ganti rugi terhadap kerugian Pihak Ketiga akibat pengoperasian kapal, sehingga akan diketahui kedudukan Penyewa terhadap hukum. Bentuk penyelesaian perselisihan berupa perjanjian perdamaian antara pihak Penyewa (Subkontarktor mooring) dan Employer (Kontraktor Utama) kemudian perjanjian perdamaian pihak Employer (Kontraktor Utama) dan Owner proyek (Pemilik proyek) tersebut. Selain itu, tujuan lain yaitu untuk mengetahui apakah Pemilik kapal dapat dimintakan tanggungjawab terhadap kerugian Pihak Ketiga menurut perjanjian sewa menyewa antara Penyewa dan Pemilik Kapal. Dalam perjanjian sewa menyewa (charterparty) terdapat pasal 42 yang diduga pasal pengecualian /pembatasan tanggung jawab (exclusion clause) Pemilik kapal. Untuk mengetahui bahwa pasal tersebut berlaku atau tidaknya, maka dianalisa dengan menggunakan hukum Singapura Cap 396 Unfair Contract Term Act. Hal ini dikarenakan pilihan hukum dalam perjanjian sewa menyewa (charterparty) menggunakan hukum Singapura. Setelah dilakukan analisa maka disimpulkan bahwa 1) kedudukan Penyewa menurut hukum terhadap perjanjian perdamaian masih terbuka untuk Pihak Ketiga melakukan penuntutan 2) pasal 42 merupakan pasal exclusion clause sehingga pasal 42 tersebut tidak berlaku dalam perjanjian sewa menyewa (charterparty), 3) Pemilik kapal dapat dimintakan tanggungjawab atas kerugian Pihak Ketiga.

Dispute occured between the Third Party and Charterer, began when the Third Party suffers loss and damage to his property allegedly caused by the operation of the vessel in the construction of floating terminal in Indonesia. Whereas Charterer lease vessels and crews from ship Owner expressed charterparty agreement. To be known that Charterer is contracted with Employer and Employer is contracted with project Owner, and then Employer is contracted with Third Party. The research of this thesis aims to determine the form of the dispute resolution and indemnity of Third Party’s claim due to Charterer’s vessel operational, then to know the legal position of Charterer. The form of dispute resolution is an settlement agreement between Charterer (mooring subcontractor) and Employer (Main Contractor), then between Employer (Main Contractor) and project Owner, then between Project Owner and Third Party. Beside that, the other aims is to determine whether ship Owner may able to be requested responsibility for Third Party damages according to charterparty agreement between Charterer and ship Owner. In that agrement, clause 42 are suspected as exclusion clause which the clause of exclusion /limitation of liability of ship Owner. However whether clause 42 is valid or not, knowing that to analyze Cap 396 Unfair Contrat Term Act through study cases. Applicable law in the charterparty agreement use Singapore law. After analyzed then it can be concluded that 1) legal position of Charterer still weak into settlement agreement, 2) clause 42 constitute exclusion clause, then clause 42 is not valid in the charterparty, 3) ship Owner able to be requested responsibility against Third Party’s loss or damage.

Kata Kunci : pasal pembatasan dan pengecualian tanggungjawab, perjanjian sewa menyewa, exclusion clause, charterparty, settlement agreement