Pengaruh Konflik Keharusan Akuntabilitas terhadap Kinerja Kerja Pemerintah Daerah

MESRI WELHELMINA NISRIANI MANAFE, Dr. Rusdi Akbar, M.Sc.,

2013 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi

Akuntabilitas pemerintah daerah menjadi perhatian sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Salah satu indikasi penyebab terjadinya ketidakberhasilan implementasi akuntabilitas adalah karena akuntabilitas dipandang sebagai kewajiban untuk menjelaskan dan menjustifikasi perilaku aktor akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris hubungan antara keharusan berbagai tipe akuntabilitas dengan persepsian negatif konteks kerja terhadap kinerja kerja actor akuntabilitas. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan bukti empiris hubungan antara berbagai tipe keharusan akuntabilitas dan kinerja kerja berdasarkan teori institusional dengan menggunakan metoda penelitian campuran, yaitu pendekatan kuantitatif menggunakan PLS dan pendekatan kualitatif menggunakan wawancara semi terstruktur. Sampel dalam penelitian ini adalah 201 pegawai SKPD di lingkup Pemda Provinsi NTT. Hasil penelitian menunjukan konflik keharusan akuntabilitas melalui berbagai tipe akuntabilitas berpengaruh terhadap konteks kerja dengan persepsian negatif pada level yang berbeda, tetapi tidak berpengaruh terhadap kinerja kerja aktor akuntabilitas.

Accountability of local government have been concern since the issuance of Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). In practice, accountability is not running as expected. One indication of the cause of the failure is due to the implementation of accountability. Accountability is seen as an obligation to explain and justify the behavior of accountability actors. The purpose of this study is to empirically examine the relationship between various types of accountability requirement with negative perceived of working context toward accountability actors work performance. This study provides empirical evidence to contribute in the relationship between the various types of requirement accountability and work performance based on institutional theory by using mixed research methods, namely quantitative approach using PLS and qualitative approach using semi-structured interviews. The samples in this study were 201 SKPD on NTT local government. The results showed the competing accountability through various types of accountability affect the work context with negative perceived at different levels, but had no effect on accountability actors work performance.

Kata Kunci : akuntabilitas, keharusan akuntabilitas, kinerjakerja, metoda penelitian campuran