Laporkan Masalah

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PELAKSANAAN E- PROCUREMENT DI KOTA PANGKALPINANG

APRIZAL, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas publik dalam pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang. Tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan metode wawancara sebagai sumber data utama dan telaah dokumen, juga ditambah dengan observasi sebagai pendukung. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa akuntabilitas publik pelaksanaan EProcurement di Kota Pangkalpinang tidak optimal. Efektifitas telah sesuai sebagaimana yang diharapkan, namun tingkat efisiensinya justru mengalami penurunan. Pelaksanaan E-Procurement telah dilaksanakan secara terbuka, namun belum memberikan kesempatan untuk melakukan persaingan yang sehat, indikasi kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di lelang manual ternyata masih terjadi dalam E-Procurement. Seringnya terjadi perubahan jadwal dengan alasan yang tidak logis justru menimbulkan kejanggalan dan menunjukkan adanya ketidaktransparanan. Begitu juga dengan sistem dan mekanisme menangani sanggahan/pengaduan tidak ada karena Pemerintah Kota Pangkalpinang masih memiliki permasalahan kurangnya kualitas SDM. Komitmen dan dukungan pihak swasta terhadap pelaksanaan E-Procurement pun tidak ada. Yang paling menggembirakan adalah ternyata tingkat pengenalan, penggunaan internet di masyarakat cukup baik, namun tingkat partisipasi dan pengawasan masyarakat sangat rendah. Masyarakat kurang peduli dan tidak tertarik terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan tersebut, penulis menyarankan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menyusun Keputusan/ Peraturan Walikota tentang SOP EProcurement di Kota Pangkalpinang dan SOP Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik. Perlu juga dilakukan kajian mengenai perlunya dibentuknya Badan dan atau Kantor yang menyatukan LPSE dengan ULP Kota Pangkalpinang. Pemerintah Kota Pangkalpinang di tahun mendatang juga harus mewajibkan kepada seluruh SKPD untuk melakukan pengadaan E-Procurement. Bimtek mengenai penggunaan SPSE , tata cara pengadaan barang dan jasa, audit keuangan dan audit pengadaan barang dan jasa kepada anggota LPSE, ULP dan aparat pengawas perlu dilakukan secara bertahap. Begitu juga sarana dan prasarana seperti komputer harus segera disediakan agar dapat digunakan secara maksimal. Guna meningkatkan partisipasi dan masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dikembangkan pola participatory socialization. Terhadap pihak swasta penulis menyarankan agar perlu dilakukannya desentralisasi kewenangan ditingkat bawah dalam asosiasi. Keanggotaan dewan kehormatan/dewan kode etik dapat diambil dari para pakar atau akademisi yang independent dan tegas dalam pemberian sanksi. Asosiasi juga hendaknya menjadi wadah sosialisasi yang baik

-

Kata Kunci : Akunrabilitas Publik, E-Procurement, Partisipasi, Komitmen dan Dukungan


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.