Laporkan Masalah

Kinerja legislatif Kabupaten Lampung Barat periode 2004-2009

SANJAYA, Indra, Dr. Wahyudi Kumorotomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Perubahan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan pada struktur dan porsi kekuasaan legislative Kabupaten/Kota. Perubahan kekuasaan tersebut juga ditandai dengan berubahnya kinerja pada sektor-sektor tertentu yang bukan menjadi tugas dan kewenangan legislative daerah. Dengan demikian penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kinerja legislative Kabupaten Lampung Barat periode 2004 - 2009 yang ditinjau dari akuntabilitas, responsivitas dan efektivitas.Indikator yang digunakan untuk mendukung penelitian ini berasal dari kesimpulan pendapat para ahli yaitu : Akuntabilitas diukur berdasarkan tingkat kehadiran dalam rapat-rapat publik yang strategis, responsivitas diukur dari emampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat dan menyusun dan mengembangkan menjadi prioritas kerja, efektivitas diukur dari pelaksanaan fungsi DPRD sesuai Undang-undang yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara, data sekunder dan hasil pengamatan langsung pada lembaga DPRD Kabupaten Lampung Barat.Dari penelitian ini ditemukan bahwa kinerja legislatif Kabupaten Lampung Barat periode 2004 – 2009 masih rendah. Rekomendasi dari penelitian ini adalah meningkatkan akuntabilitas, responsivitas dan efektivitas masing-masing anggota DPRD.

The law amendment about the local government changes the portion and structure of district’s legislative authority. The authority change is marked by the change of particular sectors’ performance which doesn’t belong to the local legislative’s task and authority. Hence, this research is aimed to find out the performance of West Lampung legislatives 2004 - 2009 reviewed by their accountability, responsiveness, and effectiveness. The Indicators used to support this research are taken from the experts’ conclusions, i.e. Accountability is measured by the level of attendance at public strategic meetings, responsiveness is measured by the ability to identify community needs and devise and develop a priority of work, the effectiveness is measured from the parliament’s implementation functions, legislation function, budgetary function, and supervision function, tied up by the laws. The method used here is a qualitative research by analyzing the result of the interview, the secondary data, and the direct observation in West Lampung parliament institution. The research results that performance of West Lampung regency legislative period 2004 - 2009 is still low. Recommendations from this research is to improve accountability, responsiveness and effectiveness of each member of parliament.

Kata Kunci : Kewenangan legislatif,Akuntabilitas,Responsivitas,Efektivitas,legislative,authority,accountability,responsiveness,effectiveness


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.