Laporkan Masalah

Ketersediaan IFR (internet financial reporting) melalui e-government sebagai sarana transparansi partisipasi dan akuntabilitas publik di Indonesia

VERAWATY, Prof. Dr. Abdul Halim, MBA

2010 | Tesis | S2 Akuntansi

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas penyampaian informasi menjadi bagian yang sangat vital. Melalui informasi yang dikelola oleh pemerintah secara cermat dan akurat, publik akan memahami, bahkan memberikan dukungan ketika suatu kebijakan pembangunan digulirkan. Demikian pula sebaliknya, jika informasi yang disampaikan tidak dipahami dan kurang transparan, kekhawatiran akan timbulnya keresahan bahkan gejolak sangat dimungkinkan mengemuka di dalam masyarakat. Bila dikaitkan dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada aspek keuangan daerah melalui IFR (Internet Financial Reporting), yang terjadi di lapangan, masih banyak pemerintah daerah yang tidak memberikan informasi finansial, yaitu laporan keuangan dan/atau APBD melalui e-government yang dimiliki. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis ketersediaan IFR (Internet Financial Reporting) melalui e-government dengan menguji lima variabel yang diasumsikan mempunyai asosiasi positif. Penelitian ini juga menguji apakah implikasi IFR melalui e-government yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah telah optimal terkait dengan strategi pengembangan e-government sebagai sebagai sarana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini gagal menolak Ho atau tidak terdapat asosiasi positif antara nilai selisih APBD, size, debt, population, dan income percapita pemerintah daerah dan penyediaan atas laporan keuangan di internet atau IFR (Internet Financial Reporting) melalui e-government sebagai sarana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Berdasarkan hasil penelitian, jika dilihat dari ketersediaan IFR dalam e-government, secara umum, mayoritas pemerintah provinsi di Indonesia yang telah memiliki e-government belum memanfaatkan media ini sebagai sarana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik di bidang akuntansi sektor publik. Padahal jika hal ini dilakukan akan mencerminkan telah terlaksananya good governance, yaitu sebagai suatu bentuk pemerintahan dan administrasi publik yang mampu bekerja secara efisien, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rakyat yang salah satunya kebutuhan akan informasi publik.

In the context of governance, the activity of information disemination takes a very vital part. Through the information managed carefully and accurately by the government, public will understand, even give support, if a development policy is published and run. However, if the information is not understood and less transparent, public will question it and the flush will take effect in the society. When linked to transparency, participation, and accountability in local financial aspects through IFR (Internet Financial Reporting), the fact is many local governments don’t provide the financial information, such as financial statements and/or APBD (budget) through their e-government. This research is aimed to determine and analyze the availability of IFR (Internet Financial Reporting) through e-government by examining five variables assumed to have a positive association. The study is also tested whether the implications of IFR through e-government which have been done by the local government have been associated with the optimal development strategy of e-government as public transparency, participation, and accountability means. The results of this study indicates that there is no positive association between the deviation of APBD (budget), size, debt, population, and per capita income of local government and the provision of the financial statements on the internet or IFR (Internet Financial Reporting) through e-government. Based on research results, from the aspect of the availability of IFR in the e-government, in general, the majority of provincial governments in Indonesia who have egovernment have not used this media as public transparency, participation and accountability means in public sector accounting. Actually if this has been done, it will reflect the implementation of good governance as a form of government and public administration which is capable of working efficiently, so it will meet the needs of the people, which is one of them is the information need of public sector accounting.

Kata Kunci : Good governance,E,government,IFR (Internet financial reporting),Tranparansi,Partisipasi,Akuntabilitas publik, good governance, e-government, IFR (Internet Financial Reporting), public transparency, participation and accountability


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.