Laporkan Masalah

Evaluasi penerapan prinsip-prinsip good government governance Pemerintah Kota Yogyakarta :: Studi pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

YUDEA, Dr. Ertambang Nahartyo, M.Sc

2009 | Tesis | S2 Magister Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencapaian akuntabilitas publik sebagai salah satu perspektif good government governance dalam konteks tata kelola keuangan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta. Strategi pengumpulan data yang dikumpulkan adalah dengan metoda penyebaran kuesioner ke responden dan melakukan cross data langsung serta studi literatur dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada 4 (empat) akuntabilitas yaitu: (1) Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, (2) Akuntabilitas Proses, (3) Akuntabilitas Program, dan (4) Akuntabilitas Kebijaksanaan. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan metoda skala Likert dengan batas maksimum skor 5 (sangat setuju) dan batas minimum skor 1 (sangat tidak setuju). Hasil rerata skor akuntabilitas kejujuran dan hukum dari 16 (enam belas) orang responden adalah skor 4 (setuju) mulai 4,00 sampai dengan 5,00 sehingga hasilnya dapat dikatakan rerata baik. Hasil rerata skor akuntabilitas proses dari 16 (enam belas) orang responden adalah skor 4 (setuju) mulai dari 3,82352912 sampai dengan 4, 941176471 sehingga hasilnya dapat dikatakan rerata baik. Hasil rerata skor akuntabilitas program dari 16 (enam belas) orang responden adalah skor 4 (setuju) mulai 3,47 sampai dengan 4, 80 sehingga hasilnya dapat dikatakan rerata baik. Hasil rerata skor akuntabilitas kebijaksanaan dari 16 (enam belas) orang responden adalah skor 4 (setuju) mulai dari 3,8 sampai dengan 5 sehingga hasilnya dapat dikatakan rerata baik. Sehingga secara keseluruhan hasilnya adalah rerata baik karena hasil menunjukkan rerata skor 4 (setuju). Ini berarti bahwa akuntabilitas publik sebagai salah satu perspektif good government governance dalam konteks tata kelola keuangan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta telah diterapkan dengan baik. Hal ini mencerminkan bahwa BPKD Kota Yogyakarta sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) telah membantu Pemerintah daerah dalam merubah image/pandangan masyarakat yang buruk terhadap instansi pemerintah dan mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di birokrasi pemerintahan.

This study aims to find out how well a public accountability as one of the perspectives of good government governance in the context of governance in the financial management of the Local Region Finance Management Office (LRFMO) of Yogyakarta. The Strategies of collecting data conducted with the method of questionnaires distribution to the respondents, crossing the data directly to the respondents, and literature study, using qualitative descriptive analysis of data. This study focuses on the four accountabilities: (1) accountability for probity and legality, (2) process accountability, (3) program accountability, and (4) policy accountability. The distribution of questionnaires done with Likert scale method with the maximum score limit of 5 (highly agree) and the minimum score limit of 1 (highly disagree). Average score result of accountability for probity and legality of 16 (sixteen) respondents is 4 (agree) starting from 4.00 until 5,00 so the results can be said good. Average score result of the process accountability of 16 (sixteen) respondents is 4 (agree) starting from 3,82352912 to 4, 941176471, so the result can be said good. Average score result of the program accountability of 16 (sixteen) respondents is 4 (agree) starting from 3,47 to 4, 80 so that the result can be said good. Average score result of policy accountability of 16 (sixteen) respondents is 4 (agree) starting from 3,8 to 5, so the result can be said good. So the overall result is good because average score results of four accountibilities show 4 (agree). This means that public accountability perspective as one of the good government governance in the context of governance in the Local Region Finance Management Office of Yogyakarta has been applied properly. This reflects that the LRFMO Yogyakarta as one of the Regional Unit of Work Tools and Treasurer General Area has been assisting local government in the image/view of the public against bad government and prevent the occurrence of corruption, collusion, and nepotis in the bureaucracy of government.

Kata Kunci : Good government governance,Akuntabilitas publik,good government governance, public accountability


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.