EVALUASI PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

CLOTILDA DETTY S K, Rusdi Akbar, P.hD

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Pengawasan yang efektif menurut PP Nomor 60 tahun 2008 adalah APIP melaksanakan peran pemberi keyakinan (assurance) dan konsultansi (consulting). Hasil penilaian IACM tahun 2015 menunjukkan 85% APIP masih dalam level 1. Karateristik pelayanan yang diberikan pada level ini masih sebatas pada pemberian keyakinan. Inspektorat SBD merupakan salah satu APIP yang berada pada level 1 dan berdasarkan PKPT selama 5 tahun belum melaksanakan peran konsultansi. Penelitian ini akan menggali penyebab belum dilaksanakannya peran tersebut di Inspektorat SBD. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam kepada partisipan yang dipilih, kemudian diolah menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kendala yang ada dengan menggunakan SAIPI untuk bisa melihat apakah alasan yang ada diatur sebagai standar minimum yang harus dipenuhi agar kegiatan konsultansi bisa berjalan dengan baik. Hasil menunjukkan bahwa ada 5 kendala yang menyebabkan peran konsultansi belum dilakukan. Empat kendala diatur sebagai standar minimum yang harus dipenuhi untuk melakukan audit internal, yaitu: tidak ada analisis kebutuhan, kurangnya dukungan sumber daya manusia, tidak ada pedoman dan kebijakan serta motivasi perubahan yang pasif. Satu kendala tidak diatur dalam standar yaitu tentang lemahnya hubungan Inspektorat SBD dengan obyek OP.

The Effectiveness of supervision according to Goverment Regulation No. 60 of 2008 is the Goverment Internal Supervisory Agency (APIP) must perform two roles of internal audit, assurance and consulting. The result of capability assessment using IACM show that 85% APIP in Indonesia at level 1. The characteristics of level 1 is service provided by APIP only in assurance area. Inspektorat SBD is one of APIP at level 1. Its Annual Supervisory Working Program (PKPT) also show that all activities are assurance service. This research aim to discover the reason that caused consulting role has not been implemented in Inspektorat SBD. This is a qualitative research with case study approach. Data collection methods will using in depth interview and documentation. Findings will be analyzed using Miles and Huberman and the result will be evaluated using Indonesian Goverment Internal Audit Standar (SAIPI). Evaluation using SAIPI to obtain classification between which reason regulated as a minimum condition to do consulting and which is not. The result show that Inspektorat SBD had 5 obctacles that caused consulting role has not been implemented. Four of them regulated in SAIPI, namely: no analysis of needs, less support of human resources, no guidelines and supervisory policies and also low motivation to change. One other obstacle not regulated in SAIPI is weak relationship between Inspektorat SBD and his object.

Kata Kunci : Aparat Pengawas Intern Pemerintah, APIP, Inspektorat, IACM, Peran APIP/ Goverment Internal Supervisory Agency, APIP, Inspektorat, IACM, Roles of Internal Audit, SAIPI