EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR PADA KABUPATEN SLEMAN

JAMALUDIN KAMARUDIN, Prof., Dr., Abdul Halim.,M.B.A., Ak., CA

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila evaluasi SPI diterapkan dengan baik dan benar pada suatu pemerintahan dapat mempermudah pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh pemerintah dan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah khususnya sektor retribusi parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi dan kendala dalam penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pemungutan retribusi parkir di Dishubkominfo Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan pada Dishubkominfo Kabupaten Sleman. Informan penelitian ini adalah Kepala Seksi Perparkiran yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan, pemungutan dan pengembalian retribusi parkir, pihak ketiga sebagai pengelola dilapangan dan pihak kecamatan sebagai pembantu untuk memungut hasil retribusi parkir dari pengelola dilapangan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian ini menunjutkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal menunjutkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi hingga pemantauan dalam pemungutan retribusi belum berjalan efektif. Integritas pegawai dan nilai etika terkait dengan praktik pemberian izin yang masih menyimpan sejumlah masalah seperti pegawai yang menangani urusan pemungutan retribusi hanya berjumlah 4 orang. Kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam pemungutan hingga pengembalian masih sangat lemah. Sarana komunikasi belum berjalan optimal dalam melancarkan kinerja Dishubkominfo khususnya terkait dengan keperluan pemungutan retribusi parkir dan pemantauan hanya dilakukan terbatas pada lokasi-lokasi tertentu yang ada di wilayah kabupaten Sleman.

SPIP aims to provide reasonable assurance for the achievement of effective and efficiency, reliability of financial reporting, the safeguarding of state assets, and, adherence to laws and regulations. If the SPI evaluation applied properly on a government can facilitate the achievement of objectives in accordance with the plans that have been made by the government and can increase the local revenue sources, especially sectors parking retribution. This study aims to evaluate and analyze the implementation and obstacles in the implementation of the internal control system of the Government in the vote of the parking levy in district Sleman Dishubkominfo. This research used the qualitative method conducted on Dishubkominfo district of Sleman. This research was the chief informant parking section are directly involved in the management, collection and return the parking levy, a third party as a real Manager and the Sub as helpers to glean from the parking Manager levy results in field. The data obtained were analyzed using the thematic analysis. The results of this research menunjutkan that the implementation of the internal control system indicates that the control environment, risk assessment, control activities, information and communication to monitoring polling in retribution has not been effective. Employee integrity and ethical values associated with the practice of granting permissions that still holds a number of problems such as employees who handle the Affairs of the levy of the poll was only 4 people. The control activities carried out in the poll to return is still very weak. Means of communication have not run optimally in waging a Dishubkominfo performance in particular related to the purposes of collection and monitoring parking just retribution done is limited to certain locations in the district Sleman.

Kata Kunci : SPIP, Statute, Parking Retribution dan PAD