Laporkan Masalah

EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK PERTAMBANGAN TIMAH RAKYAT DI KECAMATAN DAMAR, KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ROSITA, Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MUP., Ph.D.

2014 | Skripsi | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Kegiatan pertambangan timah di pulau Belitung telah dimulai sejak zaman penjajahan belanda. Aktivitas tersebut semakin lama menimbulkan dampak di bidang fisik, sosial dan ekonomi. Karena dampak yang ditimbulkan mayoritas adalah dampak negatif, hal ini menjadi latar belakang pemerintah daerah kabupaten Belitung Timur membuat kebijakan. Kebijakankebijakan tersebuat bertujuan untuk mengatasi dan mengurangi dampak yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan timah rakyat yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Metode ini menggabungkan datadata yang diperoleh, yaitu data primer, sekunder, serta data yang diperoleh di lapangan melalui kuisioner dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak pemerintah daerah, masyarakat Kecamatan Damar, serta masyarakat yang berprofesi sebagai penambang. Adapun lokasi penelitian meliputi 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Damar yaitu Desa Air Kelik, Desa Mempaya, Desa Burung Mandi, Desa Mengkubang dan Desa Sukamandi. Di dalam penelitian ini teknik evaluasi menggunakan konsep evaluasi William Dunn, Analisis Kebijakan Publik. Kegiatan aktivitas pertambangan timah yang dilakukan oleh rakyat menimbulkan dampakdampak di bidang fisik, sosial, dan ekonomi. Adapun kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang dievaluasi dalam penelitian ini adalah kebijakan reklamasi lahan bekas tambang, kebijakan pelatihan “Good Mining Practise” dan kebijakan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Dari hasil evaluasi, sebanyak 51 responden masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah belum melakukan pendampingan pada masyarakat di lapangan terkait kebijakan melakukan reklamasi, sehingga masih banyak lahan bekas tambang terbuka yang dibiarkan begitu saja. Sebanyak 72 persen masyarakat menilai bahwa adanya penetapan WPR belum dapat mengatasi permasalahan sengketa lahan. Selain itu kebijakan penetapan WPR belum efektif karena dokumen acuan peruntukan lahan yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur belum disahkan. Masyarakat juga belum menerapkan di lapangan apa yang sudah diberikan pada pelatihan “Good Mining Practise”. Hal ini disebakan karena masyarakat sudah terbiasa dengan pola dan proses penambangan yang sudah turun temurun dilakukan. Sehingga dari proses evaluasi yang telah dilakukan, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ini belum efektif. Peran serta masyarakat dan kerja sama Pemerintah Daerah dan swasta menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan kebijakan penanganan dampak pertambangan timah rakyat.

The activity of tin mining in Belitung Island has started since the Dutch colonial period. As Time goes by, mining activity cause the impact on physical, social and economic aspect. Since most of them are the negative impact, so that’s what made The Government of East Belitung District make the policy. These policies aim to solve and reduce the impact, so the impact won’t be greater. Therefore, this research aimed to evaluate the policies of the local tin mining that made by the local government of East Regency The research’s method is the descriptive qualitative method. This method combines some datas, the primary data, secondary data, and the data that obtained in the field through questionnaires and interviews. Interviews were conducted to the local government, the subdistrict Damar Society, and people who work as miners. The research sites include 5 (five) villages, they are Air Kelik Village, Mempaya Village, Burung Mandi Village, Mengkubang Village and Sukamandi Village. In this research, evaluation techniques use the evaluation concept of William Dunn, Public Policy Analysis. The tin mining activity by local community cause some impacts for physical, social, and economic aspectThe Local Government policies that evaluated in this research is mined land reclamation policy , the policy of \\" Good Mining Practice \\" training and zoning policy of local community mining or as known as “Wilayah Pertambangan Rakyat” ( WPR ).From the results of the evaluation , a total of 51 respondents considered that the local government still doesn’t accompany in field directly to do reclamation, so there are still many open-mined land left. A total of 72 percent of the population considered that the WPR policy still can not resolve the problem of land disputes. Additionally This WPR policy is not effective because the referenced land use document, The Urban Land Use Plan of The East Belitung Regency is still not official for public publishing. The local community still doesn’t in the field what they get on \\" Good Mining Practice \\" training. It is caused of people had been already familiar with the common pattern and process of tin mining. So from the evaluation process, the local government policies are still not effective. The participation of local community and cooperation of local government and private sector is the success key on the policy implementation.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Dampak Pertambangan, Pertambangan Timah


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.