PENILAIAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIC DEMOCRATICA DE TIMOR LESTE (RDTL) DENGAN MENGGUNAKAN RERANGKA OECD 2006

Oscar Sanches Faria, Dr. Mahfud Sholihin, M.Acc. Akt

2012 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Institusi pengadaan barang/jasa merupakan agen utama bagi pemerintah RDTL dalam menyalurkan dana masyarakat dengan rata-rata pengeluaran mencapai 70 -70.19 % per tahun, sehingga pengadaan barang/jasa harus dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan pengadaan dan pedomaan serta standar nasional dan internasional yang lajimnya sudah dipakai di seluruh Dunia. Pemerintah RDTL telah berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pengadaan agar tidak terjadi korupsi, penyalagunaan wewenang, keterlambatan penyelesaiaan proyek, tidak adanya transparansi dan tidak membatasi partisipasi sehingga sistem pengadaan dapat berjalan secara: efisien, efektif, transparan, terbuka/bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian sistem pengadaan barang/jasa di pemerintahan Timor Leste pada: Direktorat Jenderal Nasional Layanan Korporasi, Departemen Nasional Pengadaan Barang/Jasa, Departemen Inspeksi dan Audit Internal, dan Departemen Nasional Realisasi Anggaran di Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pengadaan Nasional, Departemen Logistik dan Aset Negara di Kementerian Infrastruktur serta Kantor Komisi Pengadaan Nasional. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik studi kasus. Teknik kualitatif digunakan pada tahap pengumpulan data dan analisis data dalam suatu kegiatan. Penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkat pencapaiaan penerapan sistem pengadaan barang/jasa di Timor Leste dengan membandingkannya dengan rerangka OCED 2006 yang terdiri dari: empat pilar; dua belas indikator; 54 sub indikator. Masing-masing dari sub –sub indikator dapat discoring dengan angka antara 0 – 3, dan angka ini dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam penilaian. Dari analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahwa tingkat pencapaian sistem pengadaan barang/jasa di Timor Leste secara keseluruhan dilihat dari empat pilar tersebut menunjukan bahwa hanya 47.7 % dalam kerangka OECD yang dikategorikan sebagai partially achieved. Dalam rerangka OECD bahwa nilai yang berkisar antara 20 – 69 % dikatakan partially achieved atau PA. Hasil pencapaian menunjukan bahwa masih terdapat 52.3 % yang harus diperbaiki agar mendekati atau mencapai 100 % menurut OECD 2006, sedangkan pencapaian yang dilihat dari masing-masing pilar adalah: pilar pertama: peraturan perundang-undangan memperoleh nilai 76 %, Pilar kedua: kerangka kelembagaan dan kapasitas manajemen memiliki nilai pencapaian 43.4%, Pilar ketiga: pelaksanaan dan daya saing pasar pengadaan adalah 35.2 % , dan pilar terakhir: integritas 36.3 % . Pilar-pilar yang menjadi perhatian utama adalah pilar kedua, ketiga dan keempat. Ketiga pilar ini dikategorikan sebagai partially achieved. Sedangkan pilar pertama adalah substantially achieved.

Public Procurement’s institution in Timor Leste is a major agent for public fund expenditure. Nearly, 70 -70.19 % of Timor Leste government funds are spent through the procurement every year.Therefore, the procurement should be managed properly in accordance with procurement regulations, guideline, and national and international standards which normally been used whole over the world. The RDTL government has sought to develop and improve the procurement system to prevent corruption, abuse of authority, project delays, and lack of transparency and does not limit the participation in tendering process. All of the effort is made in order to make procurement system runs efficiently, effectively, transparent, openness, competitive and fair or no discrimination. This study aims to assess the achievement of procurement objectives in the government of Timor Leste mainly: Directorate General of National Corporate Services, Department of National Procurement, Department of Inspection and Internal Audit, and Department of National Budget Execution at the Ministry of Finance. Besides it is also used at the Directorate General of National Procurement, Department of Logistics and State Assets at the Ministry of Infrastructure, last but not least at the Office of the National Procurement Commission. The qualitative method of case study was used in this research, and this method is used at the stage of data collection and data analysis. The study was conducted to assess the level of achievement for Timor Leste procurement system implementation in comparing with the OCED’s framework (2006). The OECD is composing of: four pillars; twelve indicators; 54 sub-indicators. Each of these sub indicators can be measured by scoring them from 0 to 3 based on the finding result. The finding number can be used as fundamental references for assessment. As the data analysis has been concluded, the achievement from this level of Timor Leste’s procurement can be observed. The assessment can be executed through all these 4 pillars; they have shown that only 47.7% of achievement based on the OECD’s framework. According OECD’s framework that 47.7 % is categorized as partially achieved because it is still in the range of 20-69%. Therefore this reminded of 52.3% which should be improved in order to come close or reach 100% according to OECD 2006, meanwhile the views for this achievement can be observed through each of these following pillars): first pillar- legal framework is 76%; second pillar- the institutional framework and management capacity is 43.4%; third pillar- procurement operation and markets is 35.2%, and the ultimate pillar- integrity & transparency is 36.3%. There are three pillars have become a major factor of improvement because their level of achievement are considered to be partially achieved. These three pillars are second pillar; third pillar and fourth pillar. In the meantime, the first pillar is categorized as substantially achieved.

Kata Kunci : Peraturan Perundang-Undangan, Kerangka Kelembangaan dan Kemampuan Manajemen, Pelaksanaan dan Daya Saing Pasar, Integritas dan Transparansi