TINJAUAN YURIDIS TENTANG ISTBAT NIKAH ADANYA PERKAWINAN DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Penulis

Amri Zakar

Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H.,


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk permohonan itsbat nikah adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian, pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah dan cerai gugat, masalah dan solusi itsbat nikah di pengadilan Agama Padang Panjang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan hakim dan panitera. Sedangkan data sekunder dari 6 jenis penetapan hakim, studi pustaka yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bentuk permohonan itsbat nikah adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian adalah itsbat nikah yang diakumulasikan dengan gugat cerai dengan sistematika: perihal permohonan itsbat nikah dan cerai gugat, identitas para pihak, uraian alasan hukum mengajukan itsbat nikah, hal yang diminta, dan ditandantangani oleh penggugat. Dalam penetapan hakim mempertimbangkan mempertimbangkan itsbat nikah yaitu memeriksa keabsahan perkawinan menurut syariat Islam yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Pertimbangan hakim juga didasarkan pada hukum Islam dalam Alquran dan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Jika perkawinan tidak sah, maka cerai gugat dikesamping,tetapi apabila perkawinan diyakini sah, maka hakim akan menetapkan sahnya perkawinan dan mempertimbangkan percerian. Permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Padang Panjang dalam itsbat nikah adalah: 1) adanya pendapat untuk mengitsbatkan perkawinan samua perkawinan yang tidak tercatat setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan pencatatan perkawinan setelah itsbat nikah. Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah hakim tetap menerima semua permohonan, 2) adanya perbedaan pendapat hakim ketika memutuskan perkara, jalan keluarnya adalah vooting, dan solusi tentang pencatatan perkawinan setelah itsbat nikah dengan adalah mensosialisasikan Surat Dirjen Bimas Islam dan haji Nomor: DII/ 2/ PW.01/ 333G/ 1998 tentang pencatatan Itsbat Nikah.

This research aims to find out how the accusation form of marriage and divorce legalization, the judge consideration toward itsbat of marriage accusation in resolving divorce, what will be the problem and solution in itsbat of marriage in religion court of PadangPanjang. This research is descriptive research, with sociologic juridical approach. The applied data is primary and secondary data. Primary data found from interview and analysis of judge decision. While secondary data is from literature study which based on the primary law material, secondary law material, and tertiary law material. Overall finding data then analyzed qualitatively. This research finding shows that itsbat of marriage about matrimony in resolving divorce based on chapter 7 verse 93) a of KHI. The accusation form proposed with accumulation of itsbat of marriage, with systematic of itsbat of marriage and divorce accusation application, identity of the parties, explanation of law reason to propose itsbat of marriage and divorce accusation, point which requested and signed by accuser. In examining itsbat of marriage application, the judge considers the problem and the judgment. the consideration of problem about conformity of application argumentation with the tools of evidence, that is concerning itsbat of marriage and divorce accusation, if the judge believes therefore it will be considered to take the resolution. The judge consideration also based on the Islamic rule on Al-Qur’an and applied procedural law in Religion Court. If the judge doesn’t believe thus he will ignore and refuse the petition in a resolution. The problem faced by Relogion Court of Padang Panjang in itsbat of marriage is: 1) the present of opinion to approve the marriage of overall marriages which are not be registered after applying Act No 1 Year 1974, the way out from the problem is judge still receive all petitions, however he keeps being carefully in examining and deciding, 2) the present of difference between judge opinion and his decision of the problem, the way out is voting, and solution about marriage registration after itsbat of marriage is socialize Directorate general letter of Islamic Social Guidance and Hajj No: DII/ 2/ PW.01/ 333G/ 1998 concerning itsbat of marriage registration.

Kata kunci Kumulasi Itsbat Nikah, Pengesahan Nikah, Pengesahan perceraian
Program Studi S2 Magister Kenotariatan UGM
No Inventaris 3020-H-2011
Deskripsi x, 100 p., bibl., ills., 29 cm.
Bahasa Indonesia
Jenis Tesis
Penerbit [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2012
Lokasi Perpustakaan Pusat UGM
File Tulisan Lengkap dapat Dibaca di Ruang Tesis/Disertasi
  • Anda dapat mengecek ketersediaan versi cetak dari penelitian ini melalui petugas kami dengan mencatat nomor inventaris di atas (apabila ada)
  • Ketentuan Layanan:
    1. Pemustaka diperkenankan mengkopi cover, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab penutup/ kesimpulan, daftar pusatak
    2. Tidak diperbolehkan mengkopi Bab Tinjauan Pustaka, Bab Pembahasan dan Lampiran (data perusahaan/ lembaga tempat penelitian)
    3. Mengisi surat pernyataan, menyertakakan FC kartu identitas yang berlaku

<< kembali