Laporkan Masalah

Tinjauan hukum terhadap penanggulangan kredit macet di Bank Papua

POLONTOH, Herry M, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Kredit Macet di Bank Papua adalah suatu penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan perbandingan hukum, unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan penanggulangan kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban atas masalah-masalah tentang kebijakan pemberian kredit serta penanggulangan kredit macet di Bank Papua. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dalam bidang hukum perbankan dan melengkapinya juga dilakukan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disusun secara sistematis. Metode ini diterapkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada mengenai kredit macet kemudian dibandingkan dengan hasil analisis yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Kebijakan pemberian kredit dapat dilihat melalui adanya Skim Kredit Bank Papua serta pengembangan di Sektor Perikanan, Peternakan, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi. Kebijakan perbankan berdasarkan 4 (empat) perspektif utama yaitu perspektif finansial, pelanggan (Customer), bisnis proses dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Selain itu, dalam hal pemberian kredit, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) juga termasuk dalam aspek yang harus diperhatikan oleh pihak bank. Jika kredit Macet maka ada beberapa upaya yang dilakukan Bank antara lain kredit diperpanjang, Reschedulling atau penjadwalan ulang, Reconditioning atau persyaratan ulang, Restructuring atau penataan ulang, Likuidasi atau penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang, Menyerahkan penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN)/ Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan dengan dihapus (Write Off) selain adanya penerapan prinsip GCG yang baik.

A research of Law Observation toward The Dealing Stuck Debt in Papua Bank is a juridical normative law research including law principles and comparison in law, and substances or factors related to dealing of stuck Credit. The objective of this research is to understand and to find the answer of problems related to giving debt policy and dealing stuck Credit. The method to collect the secondary data is library research in Law of Banking. The data both of library and field research analyze quantitatively for then arrange systematically. This method is applied by considering the facts of stuck Credit compared with result of library analysis. Policy debt giving can be considered through the Debt Skim of Papua Bank and the development in fishery, husbandry, agriculture, trade, industry, cooperation. Banking policy is based on 4 primary perspectives; there are financial, customer, business process, and the development of human resources perspectives. Besides, in debt giving, the application of Know Your Consumer Principles is also included as an aspect that should be considered by the bank. When there is a stuck Credit, the bank should do some effort such as the extension, rescheduling, reconditioning, restructuring, and liquidation for debt payment in aim to be guaranty in paying the debt, claiming the Debt to National Court or Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN)/ Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) and write off besides of good implementation GCG.

Kata Kunci : Kebijakan,Penanggulangan,Kredit macet, Policy, Dealing, Stuck Credit


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.