Ajaran piercing the corporate veil kaitannya dengan tanggung jawab direksi perseroan terbatas menurut UU PT No. 1/1995 dan penafsirannya oleh Mahkamah Agung

MELANITA, Enny, Prof. Emmy P, S.H

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui ajaran piercing the corporate veil kaitannya dengan tanggung jawab direksi perseroan terbatas menurut UUPT No. 1/1995 yang sekarang telah dirubah dengan UU PT No. 40/2007 dan penafsirannya oleh Mahkamah Agung. Titik berat penelitian adalah pada penelitian kepustakaan. Penelitian dilaukan dengan menggunakan data bahan hukum primer yaitu pada pokoknya adalah UUPT No. 1/1995 yang telah dirubah dengan UUPT No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas dan keputusan Mahkamah Agung dari tahun 1997 sampai tahun 2004 dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hal ini berbagai buku dan bahan seminar, serta bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini kamus bahasa Ingrris Indonesia dan Black Law. Dari hasil penelitian ternyata UUPT No.1/1995 dan perubahannya UU No.40/2007 menganut ajaran piercing the corporate veil dimana anggota Direksi dan Komisaris yang bersalah adalah bertanggung jawab secara pribadi kepada pemegang saham perusahaan; sedangkan tanggung jawab terhadap pihak ketiga hanya diatur dalam hal perusahaan pailit karena kesalahan anggota Direksi atau komisaris dan kekayaan perusahaan tidak cukup untuk membayar utang perusahaan. Bahwa dalam praktek Mahkamah Agung menafsirkan dan menerapkan ajaran piercing the corporate veil khususnya dalam kasus PT Bank Modern, presiden komisaris diputuskan bersalah dan bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya mengawasi Direksi sehingga mengakibatkan kerugian pada perusahaan berkenaan dengan tuntutan dari pihak ketiga dalam hal ini Negara; sedangkan dalam kasus PT Bank Andromeda, Mahkamah Agung menyatakan anggota Direksi bersalah dan karenanya menanggung secara pribadi atas kesalahannyat tersebut yang tidak melakukan pencatatan dengan benar dalam laporan perusahaan yang diajukan kepada Bank Indonesia.

This writing is intended to find out on the piercing the corporate veil in relation to the liability of the Board of Directors pursuant to the Law No. 1/1995 which has been amended by the Law No. 40/2007 and its interpretation by the Suprem Court. The main point of research was based on the librarian researches. The research used the primary legal sources which are the Law No. 1/1995 which has been amended by the Law No. 40/2007 regarding the limited liability companies and the Supreme Court judgments from the year of 1997 up to the year 2004 and the secondary legal sources which explain the primary legal sources, in this case are various literatures and legal papers presented in seminars, as well as the tertier legalsources namely legal material which points and describes the primary legal sources and the secondary legal sources, in this case English – Indonesan ditionary and the Black Law. The research resulted in that the Law No.1/1995 and its amendment the Law No.40/2007 adopt the piercing the corporate veil whereby members of the Board of Directors and Commissioners who fails or fault shall be personally liable to the shareholders of the company; while the liability to third party is stipulated only in the case the company is bankrupt due to the fault or failure of members of the Board of Directors or Commissioners whose fault or failure causes the company’s assets to be not enough to cover the company’s debts. Thus in practice Mahkamah Agung particularly in the case of PT Bank Modern has interpreted and applied the piercing of the corporate veil whereby members of the Board of Commissioners who has failed in supervising the Board of Directors and causes losses to the company has been judged to become personally liable fro the losses claimed by the third party, in this case the State and in the case of PT Bank Andromeda, Mahkamah Agung has judged members of the Board of Directors to be responsible for their failure to make correct record in the company’s report submitted to Bank Indonesia.

Kata Kunci : Piercing the corporate veil,Tanggung jawab pribadi direksi, Piercing the corporat veil, personal liability of members of the Board of Directors