Laporkan Masalah

Harmonisasi Hukum Investasi Indonesia terhadap Ketentuan Internasional dalam Kerangka Perdagangan Internasional

DHETE, Arsikin, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan harmonisasi hukum investasi Indonesia dalam kerangka perdagangan internasional. mengetahui aspek-aspek yang tidak sesuai dalam hukum investasi Indonesia dengan persetujuan TRIMs. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk membahas objek yang hendak diteliti berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, yurisprudensi, yang berkaitan dengan masalah hukum investasi Indonesia. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : A. Pada dasarnya masalah harmonisasi hukum investasi Indonesia dengan persetujuan TRIMs dan APEC masih terdapat banyak pertentangan dalam rangka liberalisasi perdagangan internasional khususnya mengenai penanaman modal. B. Terhadap aspek-aspek yang tidak sesuai didalam UUPMA dan UUPMDN yang merupakan kendala dalam melakukan investasi bagi investor asing yang berupa prosedur yang berbelit-belit dan tidak efisien, perilaku birokrasi Indonesia yang membingungkan, pembuatan daftar negatif investasi, kewajiban melakukan indonesianisasi modal dan tenaga kerja serta penggunaan tanah dan jangka waktu berusaha yang relatif singkat ditambah lagi dengan masalah pajak atau pungutan lainnya, diatur atau diperbaharui dalam RUU penanaman modal tersebut.

The research aims to find out implementation of harmonization of Indonesia investment of law in international trade framework. To find out inappropriate aspect in law of Indonesia investment in the affirmative TRIMS. This study used normative juridical approach. Normative juridical approach was used aiming to discuss the objects going to be observed in the form of regulation, agreement, jurisprudence, related to Investment Law in Indonesia. The results of this research are as follows: A. Basically problem harmonization of investment law in Indonesia in the affirmative TRIMS and APEC still there are a lot of oposition in order to liberalisasi of international trade specially hit the capital investment. B. To inappropriate aspect in UUPMA and UUPMDN representing constraint in doing invesment for foreign investor which is in the form of inefficient and circumlocutary procedure, behavior of Indonesia bureaucracy bewildering, negative list making of invesment, obligation do the indonesianisasi of capital and labour and also use of land and duration try which relative shorten added again with the problem of other collection or Iease, arranged or innovated in the capital investment plan.

Kata Kunci : Hukum Investasi,Perdagangan Internasional,Harmonisasi, Harmonization, Investment, Trade


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.