Perkembangan hukum pertanahan Indonesia :: Suatu pendekatan ekonomi-politik

ISMAIL, Nurhasan, Promotor Prof. Maria S.W. Sumardjono, SH.,MCL.,MPA

2006 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Hukum pertanahan mengandung kepentingan tertentu sebagai tujuan yang hendak dicapai dan nilai-nilai sosial sebagai dasar pijakan. Kepentingan dan nilai sosial tersebut merupakan hasil dari pilihan oleh rezim yang berkuasa dan bukan oleh kelompokkelompok sosial dalam mekanisme pasar. Pilihan kepentingan dan nilai sosial dapat berubah sesuai dengan perubahan orientasi kebijakan pembangunan ekonomi dari rezim yang berkuasa. Penelitian ini meletakkan perkembangan pilihan kepentingan dan nilai sosial dalam hukum pertanahan sebagai fokus utamanya dengan mengajukan 2 (dua) permasalahan, yaitu : (1). Bagaimana perkembangan pilihan kepentingan dan nilai sosial sebagai landasan pembentukan hukum pertanahan?; (2). Kelompok-kelompok sosial mana yang diuntungkan dari perkembangan pilihan kepentingan dan nilai sosial tersebut? Jawaban atas permasalahan di atas diperoleh dari penelitian yang menekankan pada data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan pertanahan sejak tahun 1960 sampai 2005 terutama yang berkaitan dengan struktur penguasaan dan penggunaan tanah, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan bacaan di bidang hukum pertanahan dan pembangunan ekonomi, dan bahan hukum tersier yaitu ensiklopedi ilmu sosial dan kamus hukum. Data primer diperlukan dari beberapa narasumber yang berupa penjelasan atau keterangan berkenaan dengan data sekunder. Analisis terhadap data dilakukan dengan menggunakan cara Analisis Isi. Temuan-temuan yang diperoleh adalah : Pertama, pilihan kepentingan dan nilai sosial dalam hukum pertanahan mengalami perubahan dari yang terdapat pada priode rezim Orde Lama dan yang terdapat pada rezim Orde Baru. Pilihan kepentingan priode Orde Lama menekankan pada pembagian tanah secara langsung kepada sebanyak mungkin warga masyarakat melalui program landreform, sedangkan pada priode Orde Baru sampai sekarang menekankan pada pemberian tanah kepada warga masyarakat yang mempunyai kemampuan mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan produksi dari penggunaan tanah. Untuk mendukung pilihan kepentingan tersebut, hukum pertanahan semasa Orde Lama menekankan pada nilai-nilai sosial tradisional yaitu partikularistik, askriptif, dan kolektif, sedangkan semasa Orde Baru sampai sekarang menekankan pada nilai-nilai sosial modern yaitu universalistik, pencapaian prestasi, dan individualistik. Perubahan pilihan kepentingan dan nilai sosial pada dua periode tersebut merupakan implikasi dari perubahan orientasi kebijakan pembangunan ekonomi yaitu dari pemerataan yang menekankan pada penataan struktur penguasaan sumberdaya ekonomi ke arah pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada peningkatan produksi dan kegiatan usaha. Hal ini menempatkan hukum pertanahan hanya sebagai instrumen dari kebijakan pembangunan ekonomi. Kedua, perubahan pilihan kepentingan dan nilai sosial berimplikasi pada kelompok sosial yang diuntungkan. Hukum pertanahan priode Orde Lama mengembangkan ketentuan-ketentuan yang menekankan pada keadilan korektif atau diskriminasi positif sehingga lebih menguntungkan kelompok mayoritas yang lemah secara ekonomi, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum pertanahan priode Orde Baru sampai sekarang menekankan pada keadilan distributif sehingga lebih menguntungkan kelompok yang kuat secara ekonomi.

Land law embodies certain interest as its goal to be attained and social values as its standing basis. The interest and social values constitute a result of choice by the ruling regime and not by the social groups of market mechanism. The choice of interest and social values can change in line with the shift in orientation of economic development policy of the ruling regime. Putting the development of choice of interest and social values in land law as its main focus, this research proposes 2 (two) problems, namely: (1). How is the development of choice of interest and social values as a basis for the land law formation?; (2) What social groups which are benefited by the development of such choice of interest and social values? The answer to the problems is obtained from the research that emphasizes the secondary data, consisting of primary legal materials, namely legislation from the year of 1960 through 2005 especially those related to the tenure and use of land, secondary legal materials, namely reading materials in the area of land law and economic development, and tertiary materials, namely encyclopedia of social sciences and law dictionaries. Primary data consisting of explanation or information about the primary data are obtained from some resource persons. Analysis of data is conducted using the method of Content Analysis. The findings that are obtained are: Firstly, the choice of interest and social values in land law underwent a shift from that found in the Old Order regime to that found in the New Order regime. The choice of interest during the period of Old Order emphasized the distribution of land directly to the most people through land reform programs, while during the period of New Order up to present the emphasis is on the granting of land to people with capability to develop business activities and to increase the productivity of land use. To support the choice of such interest, land law of Old Order emphasized the traditional social values which is particularistic, ascribed, and collective, while land law of the period of New Order until now emphasizes modern social values which is universalistic, performance-based, and individualistic. The shift in choice of interest and social values in the two periods constitutes the implication of a shift in the orientation of economic development policy, i.e. from the even distribution that emphasizes the structuring of the control of economic resources to economic growth that emphasizes the increase of production and business activity. This policy places land law merely as an instrument of economic development policy. Secondly, the shift in the choice of interest and social values implicated social groups benefited by the choice. Land law of Old Order period developed provisions that emphasize corrective justice or positive discrimination which is more advantageous for majority group that is weaker economically, while land law provisions during the New Order period up to present emphasize distributive justice that are more advantageous for groups which are strong economically.

Kata Kunci : Hukum Pertanahan,Ekonomi dan Politik, interest; social value; and social group