MAP Suw r

Restrukturisasi organisasi tata kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali berdasarkan PP 8 Tahun 2003

Penulis

Suwardi

Pembimbing: Dr. Muhadjir Darwin


Kabupaten Boyolali merupakan wilayah pemerintah daerah dengan sektor agraris menjadi tumpuan utama. Kondisi umum kabupaten ini miskin sumberdaya alam, sektor industri dan manufactur juga belum berkembang dengan baik. Pendapatan asli daerah relatif sangat kecil. Praktis daerah ini dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sangat bergantung terhadap pusat. Di era otonomi sekarang ini Pemerintah Kabupaten Boyolali dituntut untuk menentukan kebijakan strategis dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, termasuk di dalamnya adalah kebijakan penyusunan struktur organisasi tata kerja (SOTK) Tujuan penelitian ini, menghasilkan rancangan SOTK Pemerintah Kabupaten Boyolali yang efektif berdasarkan PP 8 Tahun 2003. Penelitian juga dimaksudkan untuk menghitung jumlah jabatan pada rancangan SOTK baru (PP.8 Taun 2003) serta memperbandingkannya dengan SOTK lama (PP 84 Tahun 2000). Restrukturisasi organisasi menurut pendapat Noel Tichy (1982) berkaitan dengan tiga komponen dalam organisasi, yaitu : misi dan strategi, struktur organisasi, dan sumberdaya manusia. Misi dan stretgi organisasi ditentukan oleh tiga hal yaitu (a) penilaian lingkungan (environment assessment) berkenaan dengan aspek eksternal, (b) penilaian organisasi (organization assessment) berkaitan dengan aspek internal, dan (c) keselarasan antara hasil environment assessment dengan (organization assessment. Komponen struktur organisasi kerkaitan dengan tiga hal, antara lain : (d) deferensiasi, (e) integrasi, dan (f) hubungan struktur dan strategi. Sedangkan penilaian sumberdaya manusia (human resources assessment) berhubungan dengan aspek kriteia khusus tentang pelaksanaan, penempatan dan pembinaan. Dari hasil analisis, beberapa hal terkait dengan perbandingan SOTK yang ada sekarang (PP 84 Tahun 2000) dengan Rancangan SOTK baru (PP 8 Tahun 2003), adalah secara keseluruhan ada penurunan jumlah jabatan eselon yaitu dari 718 Jabtan menjadi 534 jabatan aatau turun 25, 63 %. Akan tetapi terdapat peningkatan jumlah jabatan eselon yang lebih tinggi, sehingga menjadi lebih banyak. Sebaliknya untuk jabatan eselon rendah terjadi penurunan. Eselon II yang semula 19 jabatan menjadi 24 jabatan atau bertambah 20,80 %, dan eselon III dari semula 114 jabatan menjadi menjadi 125 jabatan atau bertambah 8,80 %. Sedangkan pada jabatan eselon bawah yakni eselon IV mengalami penurunan jumlah yang relatif besar, dari 585 jabatan menadi 380 jabatan atau turun 35, 04 %. Dalam mengimplementasikan SOTK Pemerintah Kabupaten yang baru kedepan perlu langkah kebijakan yang hati-hati. Akan ada pengurangan 189 pejabat eselon. Jangan sampai justru dengan SOTK yang baru menimbulkan frustasi pegawai yang berkepanjangan yang justru berdampak pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Boyolali Regency is a local government area with the agricultural sector as the main basis. Generally, this regency is lack of natural resources. Industrial and manufacture sectors have not grown well yet. The regency income is relatively insignificant. It is in managing governance process and its development depends on central government. In the autonomy era, the government of Boyolali Regency is asked to determine strategic policy in order to decrease its dependency on central government, and also included about managing the structure of working system organization (SOTK). The objective of this research is to produce the arrangement of the government’s effective SOTK which is based on PP 8 Year 2003. This research is also to compute the quantity ofposition in the arrangement ofnew SOTK (PP 8 Year 2003) and compare it with the old one (PP 84 Year 2000). Rearrangement oforganization according to Noel Tichy (1982) is related to three components in organization, such as mission and strategy, structure of organization, and human resources. The mission and strategy of organization arc determined by three aspects. They are environment assessment which is related to the external aspect, organization assessment which is related to the internal aspect. and the harmonization between environment assessment and organization assessment results. The component of the structure of organization ¡s related to three aspects and they are differentiation, integration, and relation between structure and strategy. Then, human resources assessment is related to the aspect of special criteria about the implementation, positioning, and programming. From the analysis result, things which are related to the comparison bctwèen the exist SOTK (PP 84 Year 2000) and the arrangement of the new SOTK (PP 8 Year 2003) are generally the decrease of echelon position from 718 positions to 534 positions or as many as 25, 63%. There is an increase in the number of higher echelon positions, however, so it becomes many more. On the other hand, there is a decrease in the lowest echelon positions. Echelon 11, which had 19 positions, becomes 24 positions or increases as 20,80%, and echelon 111, which had 114 positions, becomes 125 positions or increases as 8,80%. The lowest echelon position (echelon IV) decreases in a relatively big number. It is from 585 positions to 380 positions or decreases as 35, 04%. In implementing SOTK, the new government regency needs to make policy carefully. There will be a decreasing of 189 echelon officials. The new SOTK does not have to make any continuously official’s frustration and exactly has an impact on the whole government achievement.

Kata kunci Pemda TkII,Birokrasi,Struktur Organisasi,Jabatan Eselon,structure of organization, local official, and echelon position
Program Studi Magister Administrasi Publik UGM
No Inventaris c.1 (1064-H-2005)
Deskripsi xvi, 125 p., bibl., ills., 29 cm
Bahasa Inggris
Jenis Tesis
Penerbit [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2004
Lokasi Perpustakaan Pusat UGM
File Tulisan Lengkap dapat Dibaca di Ruang Tesis/Disertasi
  • Anda dapat mengecek ketersediaan versi cetak dari penelitian ini melalui petugas kami dengan mencatat nomor inventaris di atas (apabila ada)
  • Ketentuan Layanan:
    1. Pemustaka diperkenankan mengkopi cover, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab penutup/ kesimpulan, daftar pusatak
    2. Tidak diperbolehkan mengkopi Bab Tinjauan Pustaka, Bab Pembahasan dan Lampiran (data perusahaan/ lembaga tempat penelitian)
    3. Mengisi surat pernyataan, menyertakakan FC kartu identitas yang berlaku

<< kembali