T 35.085 Dae p

Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai sarana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :: Suatu studi pada DPRD Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan-Nusa Tenggara Timur

Penulis

Daeng, Ernawati

Pembimbing: Dr. Muhadjir Darwin


Sistem pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, merupakan suatu yang baru dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, telah membawa sejumlah implikasi dimana pertanqgungjawaban tersebut belum digunakan secara maksimal sebagai suatu sarana pengawasan legislatif terhadap eksekutif di daerah. Hal ini disebabkan karena sebagai suatu instrumen yang baru belum ada pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang substansi yang harus dimuat dalam suatu laporan pertanggunjawaban serta belum adanya suatu kriteria standar yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban dimaksud. Oleh karena itu laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah seringkali tidak digunakan sebagai suatu media pengawasan, namun digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik dari berbagai kelompok yaug ada dalam DPRD. Sehingga permasahhan yang diteliti adalah bagaimana sasaran penilaian DPRD terhadap laporan pertmggungjawaban Kepala Daerah, bagaimana sistem penilaian DPRD terhadap isi laporan pertanggungjawaban tersebut, sehingga mencerminkan telah dimanfaatkannya pertanggung jawaban tersebut sebagai suatu sarana bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Kepala Daerah, serta kendals-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan Laporan Pertanggunjawaban Kepala Daerah sebagai suatu sarana pengawasan DPRD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, dimana penulis menyebarkan angket ,'untuk diisi oleh para anggota DPRD serta melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan DPRD, pimpinan daerah dan berbagai narasurnber yang terkait dengan pelaksanaan laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah. Hasil penelitian menjanjikan bahwa sasaran penilaian dilakukan terhadap hal-hal vang bersifat makro yang seharusnya tidak menjadi kewenangan DPRD dan terhadap hal-hal di luar kewenangan Kepala Daerah seperti. Selain itu sistem penilaian yang digunakan oleh DPRD dalam melakukan penilaian terhadap LPJ tidak didasarkan pada tolok ukur yang ditetapkan dalam PP.NO1O8 . yakni Propeda dan renstra, namun digunakan tolok ukur yang bersifat subyektif sesuai dengan kepentingan politik dari mnsing-masing anggota DPRD. Untuk itu disarankan agar perlu diadakan peningkatan kompetensi di bidang pemerintahan, pengawasan dan anggaran bagi anggota DPRD agar DPRD dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik .

Accountability system of district head to assembly at provincial, is a new system in district government of Indonesia It has brought some implications that the system hasn't imximd done 8s controltins media icgislative to executive in regional. It caused that a new system has not have a whole understanding about snbstmce nt wcoiintahility report wid hw not have a, standard criteria Gwqt he used for ammnent about it. Therefore, accountabiiity of district head often not to be used as a controlling media, but it used for political interests fkom dl interests I-. croups at assembly at provincial. Based on the reason, the focus of research is : how evaluation objective assembly at provincial to accountability of district head, liow evaluation system amembly at provincid to substance of accountability that rcflcct for asscmbly at provincial can do controlling function to district head, and constraints of advantap accountatiility district heat as means of assembly at provinc id controlling. Method employed in the research is ofsway, one placing an emphasis on the field research. The facts, the &a. and the information are obtained using qiiesinner tot- assembly at proviiicid, depth interview with district head arid key inform& that contribute to accountability repwt of district head. All of the materials are tht-oughly examined and then interpreted using an intellectual understanding on the basis of enrpiricd kperiences. The results on the research show that evduation objective was done to maa-o thing lhat it is not a11 adhor-ity of assembly at provincial and exlernal authority district head Besides of &valuation system used by assembly at provincial to accoiintnbility report d< not based on criteria and standard on P.P.Wo.108. i.e, Propeda and Kens- measuring rod that used subjected according to political interest fkom each assembly at provincial members. The refore, adopted the recommendations as ; increasing competency in field of c szovernmental, controllins, and accounts for assembly at provincial members that cmi do their. job well.

Kata kunci DPRD,Fungsi Pengawasan,Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Accountability, Assembly at Provincial Controlling
Program Studi S2 Ilmu Administrasi Negara UGM
No Inventaris c.1 (2090/H/2003)
Deskripsi x, 203 p., bibl., ills., 30 cm
Bahasa Indonesia
Jenis Tesis
Penerbit [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2003
Lokasi Perpustakaan Pusat UGM
File Tulisan Lengkap dapat Dibaca di Ruang Tesis/Disertasi
  • Anda dapat mengecek ketersediaan versi cetak dari penelitian ini melalui petugas kami dengan mencatat nomor inventaris di atas (apabila ada)
  • Ketentuan Layanan:
    1. Pemustaka diperkenankan mengkopi cover, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab penutup/ kesimpulan, daftar pusatak
    2. Tidak diperbolehkan mengkopi Bab Tinjauan Pustaka, Bab Pembahasan dan Lampiran (data perusahaan/ lembaga tempat penelitian)
    3. Mengisi surat pernyataan, menyertakakan FC kartu identitas yang berlaku

<< kembali