PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT PLN) PERSERO DALAM HAL TERJADI PERJANJIAN PENGALIHAN TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG SEMULA DIBIAYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA MENJADI ANGGARAN PLN (APLN)

Penulis

Isti Putri Rizqiah

Pembimbing: Irna Nurhayati, S.H., LL.M, Ph. D.


Penelitian ini memiliki tujuan yaitu (1) untuk mengetahui dan mengkaji implikasi hukum dari adanya perjanjian Pengalihan dalam pelaksanaan perjanjian Pembangunan GI Cilegon Baru II bagi PLN. (2) untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap PLN dalam hal terjadi perjanjian pengalihan terhadap perjanjian Pembangunan GI Cilegon Baru II yang semula dibayai APBN menjadi APLN. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris, dilakukan dengan mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan pustaka dikaitkan dengan hasil wawancara narasumber dan responden yang berkaitan dengan permasalahan. Objek pembahasannya menitikberatkan pada implikasi hukum dan perlindungan hukum dalam hal terjadi perjanjian pengalihan terhadap perjanjian pengadaan barang/jasa yang semula dibiayai APBN menjadi APLN bagi PT PLN. Hasil penelitian: (1) Implikasi hukum adanya Perjanjian Pengalihan dalam pelaksanaan Perjanjian Pembangunan GI Cilegon Baru II bagi PLN antara lain; Beralihnya hak dan kewajiban dari Pemerintah kepada PLN sehingga PLN berhak menerapkan aturan internal PLN dalam penyelesaian pembangunan GI Cilegon Baru II, Status APBN yang telah dibayarkan oleh Pemerintah dikategorikan sebagai BPYDBS kepada PLN selama proyek belum selesai, PLN berkewajiban melakukan pembayaran kepada Arya Sada konsorsium sesuai progress terakhir, PLN berkewajiban memastikan Arya Sada Konsorsium untuk mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh Pemerintah. (2) Perlindungan hukum terhadap PLN dalam hal terjadi perjanjian pengalihan terhadap perjanjian Pembangunan GI Cilegon Baru II yang semula dibiayai APBN menjadi APLN meliputi pengembalian uang muka oleh Arya Sada konsorsium kepada Negara dan perubahan jaminan pelaksanaan dengan penerima manfaat adalah PLN, sebagaimana diatur dalam diktum dua Kepmen ESDM 171/2015 dan Pasal 11 Perdir 01/2015.

The purpose of this study were (1) to determine and assess the legal implications of the agreement on implementation of the agreement Transfer of Development of New Cilegon GI II for PLN. (2) to assess the legal protection of PLN in the event of the transfer agreement to the treaty GI Development New Cilegon II which was originally funded budget to APLN. This study is a normative empirical research, conducted by examining and describing the materials library resource associated with the results of interviews and the respondents relating to the cases. Object of the discussion focused on the legal implications and legal protection in the event of the transfer agreement to the treaty procurement of goods / services were originally financed budget to APLN for PT PLN. RESULTS: (1) Implikasi legal existence Transfer Agreement in the implementation of the New Cilegon GI Development Agreement II for PLNamong others; Transfer of rights and obligations of the Government to the PLN to PLN PLN entitled to adopt internal rules in the completion of the construction of the New Cilegon GI II,Status of the state budget that has been paid by the Government categorized as BPYDBS to PLN for the project has not been completed,PLN is obliged to make payments to the consortium in accordance Sada Arya Last progress, PLN is obliged to ensure Arya Sada Consortium to return the advance payment has been paid by the Government. (2)Legal protection against PLN in the event of the transfer agreement to the treaty New Cilegon GI Development II which was originally financed budget to APLN includes the return of an advance by Arya Sada consortium to guarantee the implementation of the country and change the beneficiary is PLN, as stipulated in the dictum two EMR Decree 171/2015 and Article 11 Perdir 01/2015.

Kata kunci Perjanjian Pengalihan, APBN, Pengadaan barang dan/atau jasa, Implikasi Hukum, Perlindungan Hukum.
Program Studi MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA) UGM
No Inventaris
Deskripsi
Bahasa Indonesia
Jenis Tesis
Penerbit [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2019
Lokasi Perpustakaan Pusat UGM
File
  • Anda dapat mengecek ketersediaan versi cetak dari penelitian ini melalui petugas kami dengan mencatat nomor inventaris di atas (apabila ada)
  • Ketentuan Layanan:
    1. Pemustaka diperkenankan mengkopi cover, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab penutup/ kesimpulan, daftar pusatak
    2. Tidak diperbolehkan mengkopi Bab Tinjauan Pustaka, Bab Pembahasan dan Lampiran (data perusahaan/ lembaga tempat penelitian)
    3. Mengisi surat pernyataan, menyertakakan FC kartu identitas yang berlaku

<< kembali