Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalah Guna Narkotika Ditinjau dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Penulis

Dayu Purnama A

Pembimbing: Sigid Riyanto, S.H., M.Si.


Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis kelemahan formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalah guna Narkotika, kendala aplikasi penerapan asesmen terpadu terhadap penyalah guna Narkotika dan prospek pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalah guna Narkotika di masa mendatang. Penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris. Dari sisi normatif data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, sementara dari sisi empiris data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari hasil penelitian di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data secara normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber, sementara secara empiris melalui wawancara responden, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan. Pertama, kelemahan formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terkait kontradiksi pengaturan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, cakupan jenis Narkotika tidak mengikuti perkembangan jenis Narkotika terbaru, inkonsistensi istilah dalam pengaturan, pengaturan yang multi tafsir, perbedaan persyaratan dan tempat rehabilitasi, ketidaksinkronan pengaturan awal batas waktu dikeluarkannya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, perbedaan penggunaan kata dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, pengaturan secara sektoral mengenai Residivis Narkotika, perbedaan standar jangka waktu rehabilitasi, pembatasan jangka waktu rehabilitasi maksimal 3 (tiga). Kedua, kendala aplikasi penerapan asesmen terpadu terhadap penyalah guna Narkotika, ditinjau dari 3 aspek yaitu Legal Substance, Legal Structure dan Legal Culture, berupa penolakan oleh BNNP DIY, profesionalisme kurang, pola pikir masyarakat bahwa penyalah guna harus dipenjara. Ketiga, prospek pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalah guna di masa mendatang berupa penyempurnaan pengaturan dengan mensinkronkan pasal yang overlapping melalui pembahasan dengan seluruh instansi terkait agar terjadi persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara demi cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

This research is intended to identify, describe and analyze the weaknesses of the formulation of an integrated assessment mechanism for narcotics abusers, the constraints on the application of integrated assessment of narcotics abusers and the prospect of integrated assessment of narcotics abusers in the future. The author uses empirical normative research methods. From the normative side the data used is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, while from the empirical side the data used are primary data derived from the results of research in the field. The techniques for collecting data normatively through library research and interview interviewees, while empirically through interview respondents, observation and documentation. The data analysis method used is a qualitative method then described in an analytical descriptive and prescriptive manner. Based on the results of the research that has been done, the writer can draw 3 (three) conclusions. First, the weaknesses in the formulation of integrated assessment mechanism related to the contradiction in the regulation of Article No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Narcotics coverage does not follow the latest Narcotics development, inconsistencies in terms of regulation, multi-interpretation arrangements, differences in requirements and places of rehabilitation, inconsistency the initial setting of the deadline for the issuance of the assessment results from the Integrated Assessment Team, the difference in the use of the word can be placed in rehabilitation institutions, sectoral arrangements regarding Narcotics Recidivism, differences in the standard period of rehabilitation, limitation of rehabilitation period of maximum 3 (three). Second, the constraints on the application of integrated assessment of Narcotics abusers, in terms of 3 aspects, namely Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture, in the form of rejection by BNNP DIY, lack of professionalism, people's mindset that abusers must be imprisoned. Third, the prospect of integrated assessment of misuse in the future in the form of improving regulations by synchronizing overlapping articles through discussion with all relevant agencies so that there is a common perception to prioritize rehabilitation rather than prison sentencing for the ideals of an independent, united, sovereign, just and prosperous.

Kata kunci Asesmen Terpadu, Penyalah Guna Narkotika, Kebijakan Hukum Pidana, Kelemahan Pengaturan
Program Studi MAGISTER ILMU HUKUM UGM
No Inventaris
Deskripsi
Bahasa Indonesia
Jenis Tesis
Penerbit [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2019
Lokasi Perpustakaan Pusat UGM
File Tulisan Lengkap dapat Dibaca di Ruang Tesis/Disertasi
  • Anda dapat mengecek ketersediaan versi cetak dari penelitian ini melalui petugas kami dengan mencatat nomor inventaris di atas (apabila ada)
  • Ketentuan Layanan:
    1. Pemustaka diperkenankan mengkopi cover, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab penutup/ kesimpulan, daftar pusatak
    2. Tidak diperbolehkan mengkopi Bab Tinjauan Pustaka, Bab Pembahasan dan Lampiran (data perusahaan/ lembaga tempat penelitian)
    3. Mengisi surat pernyataan, menyertakakan FC kartu identitas yang berlaku

<< kembali