Pertanggungjawaban Hukum Anggota Polisi Kehutanan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api

HARYADI, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum secara pidana dan administrasi terhadap anggota Polisi Kehutanan yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan untuk merumuskan kebijakan penggunaan senjata api bagi anggota Polisi Kehutanan di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, termasuk penelitian bersifat desktiptif. Bahan penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan induktif. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama, bahwa pertanggungjawaban hukum anggota Polisi Kehutanan terhadap penyalahgunaan senjata api, pertama, menurut pertanggungjawaban hukum pidana bahwa anggota Polisi Kehutanan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya jika memiliki unsur kesalahan dan tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dan dapat dituntut dengan perbarengan peraturan (concursus idealis) dan pemberatan pidana sesuai Pasal 52 KUHP. Terkait pertanggungjawaban hukum administrasi, ditinjau dari segi kepegawaiannya Polisi Kehutanan termasuk kedalam Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga yang bersangkutan tunduk pada hukum kepegawaian. Anggota Polisi Kehutanan yang terlibat kasus tindak pidana selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada penerapan sanksi yaitu pemberhentian sebagai Pegawai Negeri. Kedua, Kebijakan penggunaan senjata api bagi anggota Polisi Kehutanan di masa yang akan datang, Pertama, pengaturan/regulasi senjata api diperlukan peraturan baru (revisi) peraturan tentang senjata api keberadaannya sudah lama sehingga tidak dapat memberikan daya guna untuk melakukan pengaturan dan pengendalian senjata api guna memecahkan permasalahan terkait senjata api khususnya mengenai koordinasi antar lembaga atau instansi, harmonisasi aturan senjata api. Kedua, dalam pelaksanaan/implementasi penggunaan senjata api bagi anggota Polisi Kehutanan masih terdapat masalah dan kendala dalam penggunaan senjata api maka diperlukan pengaturan pengaturan penggunaan senjata api berkaitan dengan perubahan kelembagaan instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdampak pada kewenangan dan wilayah kerja diharapkan adanya persamaan persepsi terhadap pengawasan senjata api berupa pemangkasan birokrasi terkait penggunaan senjata api.

This research was conducted to find out legal liability criminally and administratively on Game Warden that misused the firearms and to formulate the policy of firearms use for game warden in the future. This research used normative-empirical legal study, including descriptive research. The research materials consisted of primary and secondary data. This research was analyzed with analytical descriptive method by drawing the conclusion inductively. Based on the research results, it could be concluded: first, that legal liability of Game Warden on the firearms misuse, first, based on criminal legal liability that the Game Warden could take the liability on their criminal act if they had fault element and nothing could remove the criminal liability, neither the legal excuse nor the legal justification. And could be sued with idealist concursus and criminal offence according to Article 52 of Criminal Code (KUHP). Related to administrative legal liability, considered from his term of employment the Game Warden was categorized as State Civil Apparatus (ASN) who had status as Civil Servant (PNS), so they subjected on the employment law. The Game Warden that got involved in criminal act case beside of tried in a public court, there was also the application of sanction in the form of dismissal as the Public Servant. Second, the policy of firearms use for the Game Warden in the future, First, the regulation of firearms needed new regulation (revision) on the firearms where its existence has been already long so it could not give power to regulate and control the use of firearms in order to solve the problems realted to firearms especially on the coordination among the institutions, harmonizing the regulations of firearms. Second, in its implementation, there were still problems and constraints in the use of firearms, it was necessary to regulate the use of firearms related to changes in institutional institutions of the Ministry of Environment and Forestry which affect the authority and work area perception equality was expected towards the control of firearms in the form of bureaucratic cuts related to the use of firearms.

Kata Kunci : Polisi Kehutanan, Pertanggungjawaban hukum, Penyalahgunaan senjata api/Game Warden, Legal Liability, Firearms Misuse