KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP FOREIGN TERRORIST FIGHTER DI INDONESIA

OLA ANISA AYUTAMA, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis formulasi hukum pidana terhadap Foreign Terrorist Fighter (FTF) dalam Council of Europe Convention on The Prevention of Terrorism 2005 dan Additional Protocol to The Council of European Convention on Prevention of Terrorism 2015 serta negara-negara yakni UK, Tunisia dan Kazakhstan. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan merumuskan arah formulasi hukum pidana di Indonesia yang ideal di masa depan. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perbandingan hukum pidana dan pendekatan konseptual. Data disajikan secara deskriptif dan preskriptif sedangkan penarikan kesimpulan bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, kebijakan formulasi terhadap FTF ruang lingkupnya mencakup tahap pra keberangkatan, keberangkatan, saat di negara lain, kembali ke negara asal, dan kemudian memfasilitasi terjadinya terorisme. Dalam Council of Europe Convention on The Prevention of Terrorism 2005 serta Terrorism Act Tunisia perbuatan pidana yang diatur berkaitan dengan pra keberangkatan FTF dan yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana terorisme diantaranya rekrutmen untuk terorisme, pelatihan terorisme, keberangkatan ke luar negeri untuk melakukan terorisme, serta memfasilitasi keberangkatan ke luar negeri untuk melakukan terorisme. Dalam Additional Protocol to The Council of European Convention on Prevention of Terrorism 2015, perbuatan pidana yang diatur berkaitan dengan pra keberangkatan, keberangkatan FTF dan yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana terorisme Sedangkan dalam Terrorism Act UK dan Code Penal Kazakhstan, perbuatan pidana yang diatur adalah yang berkaitan dengan pra keberangkatan FTF, ketika berada di negara lain dan yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana terorisme diantaranya keterlibatan dalam konflik militer di luar negeri, keterlibatan dalam organisasi terorisme, serta pelatihan terorisme. Kedua, konteks Indonesia sudah dirumuskan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap FTF dalam Pasal 12 A dan Pasal 12 B UU Nomor 5 Tahun 2018. Namun demikian, kebijakan formulasi terhadap FTF idealnya mencakup pula kriminalisasi perbuatan keberangkatan ke luar negeri untuk melakukan tindak pidana terorisme. Selain itu, perlu redefinisi tindak pidana terorisme dan pembuatan peraturan berkaitan dengan penetapan suatu organisasi sebagai organisasi terorisme.

This research is aimed to discuss and analyze the criminal law formulation of FTF in Council of Europe Convention on The Prevention of Terrorism 2005, Additional Protocol to The Council of European Convention on Prevention of Terrorism 2015 UK, Tunisia and Kazakhstan law. Then, this research aimed to get the best formulation of FTF law in Indonesia. This research is normative legal research using secondary data. Researcher also use comparative legal approach and conseptual approach. The data presented by descriptive and prescriptive methods. Then, conclusion written by inductive method. Based on the research results and discussions, there are two conlusions in this research. First, the scope of the legal formulation of FTF are the act of pre-departure, traveling, when in-theatre, returning, and facilitating terrorism act. In Council of Europe Convention on The Prevention of Terrorism 2005 and Terrorism Act Tunisia, the act formulated by are the act of pre-departure and facilitating terrorism act for examples terrorism recruitment, training of terrorism, traveling abroad with the intention of terrorism and facilitation for traveling abroad with the intention of terrorism. In Additional Protocol to The Council of European Convention on Prevention of Terrorism 2015, the act formulated by are the act of pre-departure, traveling and facilitating terrorism act. However, in Terrorism Act UK and Code Penal Kazakhstan the act formulated by are the act of pre-departure, when in theatere and facilitating terrorism act. Second, in Indonesia context, the legal formulation of FTF written in Article 12 A and 12 B Act No. 5 Year 2018. Nevertheless, the legal formulation of FTF should inculed the act of traveling with the intention of terrorism. Besides, there is urgency for reformulating the definition of terrorism act and there is urgency to make government regulations about determination of terrorism organizations.

Kata Kunci : Foreign, Terrorist, Fighter, kebijakan, formulasi.