Laporkan Masalah

JARINGAN KOMUNIKASI DALAM PENGELOLAAN PERENCANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH OTONOMI BARU (Studi Kasus Pada Program Marasa Provinsi Sulawesi Barat)

ERWIN RASYID, Prof. Dr. Partini, SU; Ir. F. Trisakti, M.Si., Ph.D.

2018 | Tesis | MAGISTER PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Wacana desentralisasi pembangunan berkembang seiring dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Fenomena desentralisasi pembangunan yang diwujudkan dengan kebijakan pemekaran wilayah saat ini masih menyisahkan berbagai macam persoalan. Kemiskinan menjadi persoalan fundamental yang banyak dihadapi oleh beberapa Daerah Otonomi Baru. Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah pemekaran yang terbentuk pasca reformasi pun juga menghadapi persoalan tersebut. Sebagai upaya untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di daerahnya, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat kemudian merencanakan program strategis yang diberi nama program Marasa. Pengelolaan perencanaan program Marasa melibatkan koordinasi lintas sektor. Sehingga berdampak pada adanya persoalan ego sektoral antar instansi dalam upaya komunikasi yang terjadi di antara unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis jaringan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana proses diferensiasi sistem komunikasi OPD Provinsi Sulawesi Barat dalam beradaptasi dengan kompleksitas lingkungan. Terdapat dua titik sentral dalam jaringan komunikasi antar OPD Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Aktor kunci dari masing-masing subsistem yang terdapat dalam sistem komunikasi OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat berasal dari berbagai macam level jabatan eselon. Sehingga Setiap anggota organisasi memiliki potensi yang sama untuk berpengaruh terhadap setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Relasi antar aktor dalam struktur jaringan komunikasi OPD Provinsi Sulawesi Barat membentuk dua jalur penyebaran informasi yang terdiri dari jalur formal dan informal. Masing-masing jalur tersebut memiliki pendekatan dan gaya komunikasi yang berbeda.

The discourse on decentralization of development developed along with the presence of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Autonomy. The phenomenon of decentralization of development which is realized by the policy of regional expansion now still leaves a variety of problems. Poverty is a fundamental problem that is faced by many New Autonomous Regions. West Sulawesi as one of the newly formed regions which were formed after the reformation also encountered this problem. To tackle the problem of poverty in the area, the Regional Government of West Sulawesi Province then planned a strategic program named Marasa. The management of Marasa program planning involves cross-sector coordination so that it has an impact on the existence of sectoral ego problems between agencies in communication efforts that occur between elements of the Regional Devices Organization (OPD). The method used in this study is a case study with a communication network analysis approach. The results of the study show how the process of differentiating the communication system of the West Sulawesi Province OPD in adapting to the complexity of the environment. There are two central points in the communication network between the West Sulawesi Provincial OPD, namely the Regional Development Planning Agency (Bappeda) and the Community and Village Empowerment Service (DPMD). The division of roles of each subsystem contained in the communication system of the West Sulawesi Provincial OPD comes from various levels of echelon positions so that each member of the organization has the same potential to influence each planning and decision-making process within the organization. The relation between actors in the communication network structure of the West Sulawesi Province OPD forms two channels of information dissemination consisting of formal and informal channels. Each of these pathways has a different communication approach and style.

Kata Kunci : Desentralisasi pembangunan, jaringan komunikasi, perencanaan program

  1. S2-2018-407931-abstract.pdf  
  2. S2-2018-407931-bibliography.pdf  
  3. S2-2018-407931-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2018-407931-title.pdf