Penyusunan Strategi Pengembangan Infrastruktur Data Spasial di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

AULIA FADHILAH ZAHRO, Dr. Eng. Purnama B. S., ST., M.App.Sc; Dr. Diyono, S.T., M.T.

2018 | Tesis | MAGISTER TEKNIK GEOMATIKA

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Akan tetapi dalam praktik pelimpahan tersebut masih meninggalkan persoalan terutama dalam pengelolaan data geospasial PPB. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan data untuk bidang fiskal pertanahan. Usaha untuk mengatasi keterbatasan tersebut telah dilakukan dengan regulasi dan manajemen data geospasial, salah satunya dengan penerapan Infrastruktur Data Spasial (IDS). Dalam hirarki IDS, PBB berada pada tataran IDS korporasi. Penelitian ini mengevaluasi kondisi IDS pada komponen data dan teknologi yang digunakan dalam PBB di Kabupaten Bantul. Observasi data dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap data dan teknologi yang diterapkan untuk pengolahan aspek spasial PBB, dan wawancara dengan pegawai BKAD Kabupaten Bantul. Evaluasi data dilakukan dengan perbandingan kondisi eksisting dan kondisi ideal sebuah IDS korporasi menggunakan beberapa parameter dan uji lapangan untuk pemeriksaan geometri dan posisi. Kesenjangan dalam evaluasi tersebut digunakan untuk menyusun rumusan strategi pengembangan untuk pengembangan IDS PBB. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek data IDS PBB di Kabupaten Bantul memiliki kesenjangan yang cukup besar. Rumusan strategi pengembangan yang telah disusun dititik beratkan pada kesenjangan yang besar yaitu pada variabelpenggunaan perangkat lunak manajemen basisdata, penggunaan sistem referensi dan proyeksi, pengujian kualitas data, penyusunan metadata, serta tukarguna dan pengadaan data bersama instansi lain.

Since the issuance of Law No. 28/2009 on Regional Taxes and Levies, the authority of Land and Building Tax (PBB) management is transferred from the central government to the local government. However, in practice, the transfer still remain problems especially in geospatial data management. This was due to the lack of availability of sufficient quality geospatial data for the fiscal sector. To overcome these sortage could be done with regulation and management of geospatial data with the implementation of Spatial Data Infrastructure (SDI). SDI in land and building tax context is the corporate SDI level. This study evaluated the SDI condition on data and technology that used in land and building tax in Bantul Regency. The observation was done by direct observation of data and applied technology, and interview with staff of BKAD Bantul Regency. The evaluation was done by using comparation of the existing data condition and ideal condition of corporate SDI using some parameters and field tests for geometry and position check.The gap that found in the evaluation used to formulatestrategic plan for SDI development of land and building taxation. The evaluation result showed that data aspect has a major gap.Strategic plan formulation emphasized on the big gap that is the variable of the use of database management software, the use of reference and projection system, data quality testing, metadata compilation, also the exchange and the procurement of data with other agencies.

Kata Kunci : Infrastruktur Data Spasial, IDS Korporasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Kabupaten Bantul