ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KOTA SURAKARTA

VANESTA LANA LABERTA, Faiz Zamzami, S.E., M.Acc., QIA.

2018 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI

Pengukuran kinerja pemerintah daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan pembangunan daerah maupun pelayanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta tahun 2014-2017. Metode analisis data menggunakan analisis rasio keuangan yaitu derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, rasio keserasian, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata kinerja keuangan BPPKAD Kota Surakarta selama tahun 2015 hingga 2017 dilihat dari (1) Derajat Desentralisasi sebesar 26,12%, Rasio Ketergantungan sebesar 73,79%, Rasio Kemandirian sebesar 35,40%, ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menjalankan desentralisasi dan membiaya sendiri pembangunan dan pelayanan pada masyarakat serta masih bergantung pada pemerintah pusat (2) Tingkat efektivitas dan efisiensi pajak daerah sebesar 106,84% dan 4,34%, ini menunjukkan bahwa telah berhasil dalam mengelola pajak daerah (3) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi masih mendominasi yaitu 79,65% dibandingkan rata-rata belanja modal sebesar 20,34% (4) Tingkat efisiensi belanja sebesar 85,83%, ini membuktikan bahwa pemerintah cukup efisien dalam melaksanakan anggaran belanja (5) Pertumbuhahan PAD dan Pendapatan mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 16,92% dan 5,80% , dalam hal ini pemerintah telah mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya, sedangkan Pertumbuhan Belanja didominasi oleh belanja modal sebesar 22,06% untuk belanja operasi hanya 2,71%.

Performance asessment of local government aims to find out the extent to which regional development inside the goverment as well as community service. This study aims to determine the financial performance of regional income and expenditure at Regional Financial Management and Asset Management Board (BPPKAD) Surakarta This type of research in this study is qualitative descriptive research. The data used in this research is secondary data in the Realization Of Regional Budget of Revenue and Expenditure of Surakarta City year 2014 - 2017. Methods of data analysis using financial ratio analysis is the degree of decentralization, regional dependency ratio, the ratio of local financial independence, the ratio of the effectiveness of local taxes, the ratio of tax efficiency area, the ratio of harmony, the ratio of expenditure, and the ratio of growth. The results of of this study showed an average financial performance BPPKAD Surakarta City over rhe years 2015 to 2017 based on (1) Decentralization degree of 26.12%, dependency ratio of 73.79%, Independence Ratio of 35.40%, this indicates that the government has not been able to run decentralization and self-financing development and service to the community and still dependent on the central government (2) The effectiveness and efficiency of local taxes is 106.84% and 4.34%, indicating that it has succeeded in managing local taxes (3) The ratio of Harmony is known that the average operating expenditure is still dominated by 79.65% compared to the average capital expenditure of 20.34% (4) The level of spending efficiency of 85.83%, this proves that the government is quite efficient in carrying out the budget (5) PAD and Revenue Growth experienced a positive growth of 16.92% and 5.80%, in which case the government has maintained and upgraded financial performance, while Expenditure Growth is dominated by capital expenditure of 22.06% for operating expenses only 2.71%.

Kata Kunci : pemerintah daerah, kinerja keuangan, rasio keuangan, rasio pertumbuhan