Laporkan Masalah

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGURUS SERIKAT PEKERJA ATAS DUGAAN PRAKTIK PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ANNISA RIZKY K P, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan terkait serikat pekerja serta perlindungan hukum bagi pengurus serikat pekerja atas praktik pemberangusan serikat pekerja yang dilakukan oleh pengusaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan melalui wawancara dengan narasumber dan responden menggunan pedoman wawancara. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan perundang-undangan terkait dengan serikat pekerja atas praktik pemberangusan serikat pekerja oleh pengusaha di DIY masih belum dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya peran pengawas ketenagakerjaan, kuranganya pemahaman akan fungsi dan peran dari masing-masing pihak serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kultur budaya dan pola pikir. Perlindungan hukum atas pemberangusan serikat pekerja dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan dengan membuat perjanjian kerja bersama, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta melakukan pembinaan baik kepada pengusaha maupun serikat pekerja. Perlindungan represif dapat berupa tindakan represif non yustisial dan represif yustisial yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.

This research was conducted to determine the implementation of legislation related to trade union and legal protection for trade union committee on the practice of union busting done by businessman. This reseach is an empirical normative legal research. Normative research is done by examining library materials consists of primary, secondary and tertiary legal materials through document studies. Empirical research is conducted through interviews with informants and respondents by using the interview guidelines. Data obtained from either literature research or field research are analyzed qualitatively. The results of this research are presented descriptively. The results of thus research indicate that the implementation of legislation related to trade union on the practice of union busting done by businessman in special region of Yogyakarta still can’t be done well. This is because lack of optimal role of labor inspectors, the lack of understanding about the functions and role of each party as well as other factors related to culture and mindset.Legal protection for union busting can be done in a preventive and repressive action. Preventive protection can be done by making collective bargaining, creating a harmonious, dynamic, and equitable industrial relation as well as providing guidance to both of businessman and trade union. Repressive protection may be in the form of non judicial and judicial repressive actions conducted by labor inspectors and PPNS of manpower in performing an investigation of labor crime.

Kata Kunci : Pemberangusan, Serikat Pekerja, Kebebasan Berserikat, Perlindungan Hukum

  1. S2-2018-402686-abstract.pdf  
  2. S2-2018-402686-bibliography.pdf  
  3. S2-2018-402686-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2018-402686-title.pdf