Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Cilacap)

EARLYNINDA AYU L, Supriyadi, M.Sc., Ph.D., CMA., CA., Ak.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

ABSTRAK Pemerintah Kabupaten Cilacap selama tiga periode tahun 2013--2015 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. BPK RI memberikan catatan bahwa yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya opini wajar dengan pengecualian tersebut adalah terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yang belum cukup memadai. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengevaluasi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dari hasil evaluasi tersebut dihasilkan antara lain kesesuaian pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, faktor-faktor penyebab permasalahan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Cilacap, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengelolaan barang milik daerah. Evaluasi dilakukan dengan observasi menggunakan instrumen pemantauan pengelolaan barang milik daerah untuk melihat kesesuaian dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dan melakukan wawancara terhadap sembilan responden yang keseluruhannya merupakan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Cilacap yang berkaitan langsung dengan pengelolaan barang milik daerah. Hasil dari observasi menyatakan bahwa terjadi peningkatan kesesuaian pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap dari periode tahun 2015 hingga tahun 2016. Dari hasil wawancara didapatkan faktor-faktor penyebab permasalahan pengelolaan barang milik daerah antara lain sumber daya manusia, pimpinan, pengelolaan barang milik daerah, sistem, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Cilacap, dan BPKP. Kata kunci: evaluasi, pengelolaan barang milik daerah.

ABSTRACT During the three periods, the Government of Cilacap Regency has received reasonable opinions with the exception of the Audit Board of the Republic of Indonesia over the Financial Report of the Regional Government of Cilacap Regency in 2013 to 2015. The Audit Board of the Republic of Indonesia noted that the consideration of the issuance of reasonable opinions with the exception is related to the local property management which was not sufficient. The objective of` this research is to evaluate local property management in the Government of Cilacap Regency. The result of the evaluation showed the suitability between local property management in the Government of Cilacap Regency and Ministry of Home Affairs Regulation No. 19 year 2016 about the guidance of local property management, the factors causing the problem of local property management in Cilacap Regency, and giving recommendation about improvement for the local property management. The Evaluation was conducted through observation which used monitoring instrument of local property management in order to observe suitability of Ministry of Home Affairs Regulation No. 19 year 2016 and conducted interview with nine respondents who are State Civil Apparatus of the Government of Cilacap Regency that directly related to local property management. The result of the observation showed an increase of the suitability of local property management in the Government of Cilacap Regency from 2015 to 2016. From the interview it was found that the factors causing the problem of local property management are human resources, leadership, local property management, system, Inspector General of Cilacap Regency Government, and State Development Audit Agency. Keywords: evaluation, management of regional property.

Kata Kunci : evaluasi, pengelolaan barang milik daerah