Evaluasi Yuridis atas Aturan-Aturan yang Terkait dengan Pendirian dan Pengoperasionalan Hotel di Kota Yogyakarta

Penulis

Ishak Ismail Damanik

Pembimbing: Richo Andi Wibowo, S.H.,LL.M


ABSTRACT: Increase the number of hotels in the city of Yogyakarta occurred since 2014, during that period there were as many as 193 of the license issued by the Licensing Agency of Yogyakarta. This raises a number of public protests that feel harmed as a result of development activities that cause droughts in the region where they live. Therefore, this undergraduate thesis will discuss the Yogyakarta government action in controlling the establishment and operation of the hotel, as well as the evaluation of such action. Based on the results of research, it is known that the Yogyakarta government action to overcome these problems, among others, is to issue a moratorium that was realized through Yogyakarta Mayor Regulation number 77 of 2013. The policy had a positive effect because it can lower the amount of the issuance of building permits hotel. On the other side, the policy can be regarded as the unpreparedness of Yogyakarta government in anticipation of the level of hotel development in their area. Authors assess that the Yogyakarta government should be able to make a policy that can halt the issuance of building permits hotel, based on room occupancy data rate needs.

INTISARI: Terjadi peningkatan jumlah hotel di Kota Yogyakarta terhitung sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, dimana selama jangka waktu tersebut terdapat sebanyak 193 IMB yang diterbitkan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Hal ini menimbulkan protes sejumlah masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya kegiatan pembangunan yang menyebabkan terjadinya kekeringan air di wilayah tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, maka penulisan hukum ini akan mengkaji tindakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengendalikan pendirian dan pengoperasionalan hotel, serta evaluasi terhadap tindakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tindakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyikapi hal tersebut antara lain adalah dengan mengeluarkan kebijakan moratorium yang direalisasikan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif karena mampu menurunkan tingkat penerbitan IMB hotel. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut bisa dikatakan sebagai ketidaksiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengantisipasi tingkat pembangunan hotel yang ada di wilayahnya. Penulis menilai bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta seharusnya mampu membuat suatu kebijakan yang dapat memberhentikan penerbitan IMB hotel, dengan didasarkan pada data tingkat kebutuhan hunian kamar.

Kata kunci Pengendalian Hotel di Kota Yogyakarta, Control Hotel in the City of Yogyakarta
Program Studi S1 ILMU HUKUM UGM
No Inventaris
Deskripsi
Bahasa Indonesia
Jenis Skripsi
Penerbit [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2016
Lokasi Perpustakaan Pusat UGM
File Tulisan Lengkap dapat Dibaca di Ruang Tesis/Disertasi
  • Anda dapat mengecek ketersediaan versi cetak dari penelitian ini melalui petugas kami dengan mencatat nomor inventaris di atas (apabila ada)
  • Ketentuan Layanan:
    1. Pemustaka diperkenankan mengkopi cover, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab penutup/ kesimpulan, daftar pusatak
    2. Tidak diperbolehkan mengkopi Bab Tinjauan Pustaka, Bab Pembahasan dan Lampiran (data perusahaan/ lembaga tempat penelitian)
    3. Mengisi surat pernyataan, menyertakakan FC kartu identitas yang berlaku

<< kembali